PEKANBARU, LIPO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan berbagai pegiat dan lembaga pemantau pemilu, Jumat 28 November 2025.
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Riau ini bertujuan memperkuat transparansi dan memperluas kolaborasi pasca penyelenggaraan pemilu.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan penyelenggara pemilu, pemantau independen, komunitas demokrasi, serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini berperan sebagai mitra pemantauan partisipatif di Riau. Rakor ini juga menjadi langkah awal menuju penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU dan pegiat pemilu untuk kerja sama jangka panjang.
KPU Provinsi Riau menegaskan, kolaborasi dengan pegiat pemilu merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Kerja sama yang dijajaki meliputi pengembangan literasi pemilih, peningkatan kapasitas pemantauan, penyediaan ruang dialog publik, serta penguatan kelembagaan pemilu yang inklusif.
Rapat dipimpin oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Supriyanto. Turut hadir Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Raja Syahreza, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Nirson.
Dalam sambutannya, Nugroho menekankan bahwa demokrasi memerlukan kolaborasi yang hidup dan dinamis. “Demokrasi tidak bisa berdiri sendiri. KPU membutuhkan mitra yang kritis, aktif, dan konsisten. Kolaborasi ini bukan hanya untuk satu tahapan, tetapi menjadi fondasi penguatan demokrasi jangka panjang di Riau,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum pasca Pemilu dan Pilkada harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan perbaikan. “Setelah setiap pemilu, kita harus duduk bersama, melihat apa yang perlu diperbaiki, dan membangun lagi yang lebih kuat. MoU ini akan menjadi wadah resmi bagi kerja bersama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” jelas Nugroho lewat siaran persnya.
Rakor berlangsung konstruktif dan menampung berbagai masukan dari pegiat pemilu. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kebutuhan akses data pemilu yang lebih cepat dan ramah bagi lembaga pemantau, serta pentingnya memperluas program pendidikan pemilih yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah peserta juga mengusulkan pembentukan forum dialog rutin antara KPU dan organisasi pemantau untuk memastikan sinergi sebelum, selama, dan setelah tahapan pemilu.*****