PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan praktik titipan, pungutan liar (pungli), dan penggunaan orang dalam dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di seluruh Indonesia.
Menurutnya, saat ini proses pendaftaran siswa baru sudah mulai berjalan. Ia menilai edaran KPK merupakan langkah tepat untuk memastikan seluruh anak mendapat kesempatan yang layak, khususnya mereka yang berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu.
"Kedepan juga, kan ini sudah mulai aplikasi pendaftaran siswa baru. Ya, SPMB sudah mulai ini. Dan ada edaran KPK kemarin ke seluruh Indonesia ya, untuk tidak ada titipan atau kemudian pungli. Kita juga mendukung edaran ini agar semua dapat kesempatan, terutama anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu," ujar Ahmad Tarmizi, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia menyebutkan bahwa selama ini sering kali anak-anak berprestasi dan kurang mampu tersisih karena terhalang oleh jaringan, titipan, atau calo yang memanfaatkan jalur orang dalam. Dengan adanya edaran tersebut, diharapkan tidak ada lagi praktik diskriminatif seperti itu.
"Sehingga anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu ini tidak ada lagi tersisih karena yang punya jaringan tadi atau orang dalam. Tapi memang semua dapat kesempatan yang layak berdasarkan prioritasnya," tegas politisi PKS ini.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem penerimaan siswa saat ini telah memiliki standar yang jelas. Ada jalur berdasarkan prestasi, jalur berdasarkan kondisi ekonomi dengan persentase tertentu, serta jalur-jalur lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
"Ada yang berdasarkan prestasinya, ada yang berdasarkan ekonominya, karena ada standarnya kan persennya berdasarkan ekonominya dan berdasarkan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga semua porsi masing-masing berjalan dengan baik," harapnya.
Ahmad Tarmizi mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, panitia, hingga orang tua, untuk mengawal edaran KPK ini supaya pelaksanaan PPDB/SPMB tahun ini berjalan jujur, transparan, dan akuntabel.*****