Pekanbaru, LIPO – Pendiri sekaligus mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, menyatakan merasa dizalimi manajemen dan pemegang saham mayoritas PT Riau Pos Intermedia Pers. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers yang diterima, Selasa.
Rida menuturkan Riau Pos berdiri pada 1991 dari perusahaan kecil yang kemudian berkembang menjadi kelompok usaha media di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurutnya, grup tersebut juga merambah bisnis percetakan, televisi, serta properti dengan aset yang terus bertumbuh.
Ia mengklaim manajemen saat ini tidak lagi menghargai perjuangan para pendiri. Rida juga menuding pemegang saham mayoritas melalui anak perusahaannya menjalankan kebijakan yang merugikan para pendiri dan pemegang saham lain.
Dalam keterangannya, Rida mempertanyakan status kepemilikan saham mayoritas serta menilai sejumlah aset strategis, termasuk Gedung Graha Pena Pekanbaru dan Batam, diakuisisi dengan nilai yang tidak mencerminkan harga pasar. Ia juga menyebut perusahaan-perusahaan lokal milik karyawan tidak memiliki ruang untuk menolak kebijakan tersebut.
Selain itu, Rida mengaku prihatin terhadap kondisi perusahaan. Ia menilai Riau Pos Group mengalami kemunduran, disertai perumahan dan pensiun dini sejumlah karyawan yang, menurutnya, masih menyisakan penyelesaian hak-hak pekerja.
Rida juga mengaitkan proses hukum yang sedang dihadapinya dengan sikap kritisnya terhadap kebijakan manajemen. Saat ini ia berstatus sebagai pihak yang dilaporkan dalam dugaan penggelapan dana perusahaan. Perkara tersebut sedang diproses aparat penegak hukum.
Meski membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Rida menyatakan menghormati proses hukum dan menyerahkan pembuktian kepada pengadilan. Ia berharap seluruh persoalan diselesaikan secara adil serta menghargai sejarah dan kontribusi para pendiri Riau Pos Group.
Hingga berita ini disusun, manajemen PT Riau Pos Intermedia Pers maupun pihak pemegang saham yang disebut dalam pernyataan tersebut belum memberikan tanggapan. Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh konfirmasi dari pihak terkait.***