PEKANBARU, LIPO - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya memicu risiko gangguan pasokan energi dunia dan lonjakan volatilitas harga minyak.
Namun Kepala Kanwil DJPb Riau Adnan Wimbyarto menyebut perekonomian Provinsi Riau tetap menunjukkan resiliensi.
"Permintaan domestik terjaga, inflasi relatif terkendali, sektor keuangan stabil, dan APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional," ujar Adnan di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).
Berdasarkan data Triwulan I 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen yoy. Pertumbuhan ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang masih kuat.
Kinerja APBD se-Riau sampai Juni 2026 juga cukup baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target 2026. Secara tahunan pendapatan tumbuh 2,95 persen.
"Pertumbuhan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 31,90 persen. Pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen," jelas Adnan.
Sementara realisasi pendapatan negara di Riau sampai Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN. Capaian itu tumbuh 25 persen yoy.
Rinciannya, penerimaan pajak Rp8,63 triliun naik 23,94 persen yoy, kepabeanan dan cukai Rp5,96 triliun naik 28,73 persen yoy, dan PNBP Rp662,15 miliar naik 8,74 persen yoy.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah baru Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan belanja terkontraksi 2,56 persen karena melambatnya belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
Dengan pendapatan lebih tinggi dari belanja, APBD se-Riau sampai Mei 2026 mencatatkan surplus Rp1,61 triliun.
"Kondisi tersebut menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pada semester berikutnya," kata Adnan.
Ia menyebut belanja yang belum optimal perlu didorong agar memberi efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi Riau.
"Kanwil DJPB Riau akan mengundang dan berkoordinasi dengan Pemda yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah untuk melakukan akselerasi," ujarnya.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran sampai Juni 2026 mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan TKD terkontraksi 15,51 persen karena DBH dan Dana Desa lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara DAU dan DAK masih tumbuh positif.
Secara keseluruhan, dengan pendapatan negara Rp15,25 triliun dan belanja negara Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau Juni 2026 surplus Rp1,23 triliun.
Adnan juga menyorot kinerja penerimaan pajak Juni 2026 yang tumbuh 33,88 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada PPh sebesar 356,42 persen atau naik Rp884,85 miliar. Dari sisi sektor, PPh 25/29 Badan Industri Pengolahan naik 630,37 persen dan sektor Pertanian naik 511,09 persen.
"Harapannya, kinerja APBD dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terus membaik di semester II," tutupnya.*****