PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas usaha di kawasan hutan Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Satgas PKH resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal mencapai 338.536 hektar.
Menanggapi keputusan tersebut, Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Siak-Pelalawan, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi Riau segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi akibat pencabutan izin ini.
Abdullah menyebut, dampak yang perlu diantisipasi antara lain penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dengan koordinasi kepada seluruh pihak, setidaknya semua pihak bisa mencari solusi bersama terhadap persoalan yang terjadi,” ujarnya, Jumat 20 November 2026.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera mencari langkah bersama agar dampak dari kebijakan tersebut bisa diminimalkan.*****