Ranperda APBD Inhil 2018 Disahkan Jadi Perda


Bupati Inhil HM Wardan menandatangani Perda APBD 2018 pada sidang Paripurna yang disaksikan Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam.



Ranperda APBD Inhil 2018 Disahkan Jadi Perda

Kamis, 30/11/2017 | 18:53
Tembilahan, LIPO-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karena itu, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa proses yang dilalui patut untuk disyukuri.

Pengesahan Ranperda APBD Inhil tahun 2018 dengan total nilai belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,14 trilyun itu dihadiri oleh segenap unsur pimpinan DPRD Inhil beserta anggota dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Proses penyusunan APBD tahun anggaran 2018 ini patut disyukuri. Saya mengungkapkan apresiasi atas pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPRD Inhil," kata Bupati.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Bupati mengaku, masih dijumpai beberapa kekurangan dan hal tersebut akan menjadi perhatian untuk kemudian diperbaiki.

"Kekurangan - kekurangan yang ada akan diperbaiki melalui koordinasi dengan berbagai pihak lintas sektoral," tikas Bupati.

Untuk itu, Bupati mengatakan, dukungan dari DPRD Inhil sangat diharapkan dalam kelangsungan penyelenggaraan daerah yang baik.

Pada rapat paripurna kali ini, selain mengagendakan pengesahan APBD Inhil untuk tahun anggaran 2018, juga dilakukan pengesahan bersama 5 (Lima) Ranperda oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD.

Adapun 5 (lima) Ranperda yang turut disahkan bersamaan dengan Ranperda tentang APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018, ialah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Inhil nomor 1 tahun 2011 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

5. Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata.

Bupati Inhil mengaku, dengan adanya laporan hasil pembahasan oleh Panitia Khusu terhadap 5 Ranperda, maka hal tersebut akan mampu memandu langkah Pemerintahan Kabupaten Inhil dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

"Kami berharap, agar jalinan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD dapat terus dilakukan di masa - masa yang akan datang," tandas Bupati.***ADV


Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam memimpin Sidang Paripurna pengesahan APBD Inhil 2018.


Bupati HM Wardan menyampaikan sambutan pada sidang paripurna pengesahan APBD.


Juru bicara Banggar DPRD Inhil menyampaikan laporan.


     

Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD Inhil Pada Sidang Paripurna pengesahan APBD.


Juru bicara Banggar menyerahkan naskah pembahasan Banggar kepada Pimpinan sidang.


Sejumlah Kepala dinas/badan di lingkungan Pemkab Inhil menghadiri Sidang Paripurna.


   
Nasional Daerah
Politik Hukrim
Ekonomi Otomotif
Sport Internasional
Hiburan Bandar Serai
Lifestyle Tekno
Travelling    
   
Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index