Selasa, 18 Juni 2019
Follow:
 
Pemda Boleh Abaikan Pencabutan Perda, Ini Penjelasannya

alfi | Nasional
Rabu, 15/06/2016 | 17:19:50 WIB
Jakarta, LIPO-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai kewenangan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda). Tapi, evaluasi harus sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat Perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari. Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, maka Perda tersebut dinyatakan sah.

"Kalau dicabut harus melalui judical review atau political review, DPRD-nya yang diminta mengevaluasi," kata Mahfud, Rabu (15/6).

Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa mengabaikan pencabutan Perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini sudah jelas pada pasal 145 Undang-undang nomor 32 tahun 2004. "Kecuali Undang-undangnya diubah," kata Mahfud.

Tapi, menurut Mahfud, tidak ada perubahan Undang-Undang yang menyangkut hal ini. Mahfud mengatakan, prosedur ini tidak hanya berlaku pada Perda Intoleran, tapi pada semua Perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.(lipo*3/rol)




Berita Lainnya :
 
  • Bank Riau Kepri Fishing Community Gelar Tribar Akbar 2019
  • Bank Riau Kepri Fishing Community Gelar Tribar Akbar 2019
  • Pelajari Suku Duano dan Menongkah, Tim dari Korsel Kunjungi Inhil
  • Sekda Inhil : Gaji 13 PNS Akan Cair 1 Juli
  • Ini Jadwal Penerimaan Siswa Baru SMP di Pekanbaru
  • Kartika Putri Bongkar Sikap Suami saat Bertengkar
  • Begini Kondisi Jalan Soebrantas Panam Setelah Diguyur Hujan
  • Korban yang Hanyut Diseret Arus di Jalan di Sekitar Jalan Lobak Pekanbaru Ternyata Pengantin Baru
  • Langgar Aturan Zonasi PSB, Ini Sanksi untuk SMA/Sederajat di Riau
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index