Rabu, 20 Februari 2019
Follow:
 
Pemda Boleh Abaikan Pencabutan Perda, Ini Penjelasannya

alfi | Nasional
Rabu, 15/06/2016 | 17:19:50 WIB
Jakarta, LIPO-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai kewenangan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda). Tapi, evaluasi harus sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat Perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari. Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, maka Perda tersebut dinyatakan sah.

"Kalau dicabut harus melalui judical review atau political review, DPRD-nya yang diminta mengevaluasi," kata Mahfud, Rabu (15/6).

Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa mengabaikan pencabutan Perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini sudah jelas pada pasal 145 Undang-undang nomor 32 tahun 2004. "Kecuali Undang-undangnya diubah," kata Mahfud.

Tapi, menurut Mahfud, tidak ada perubahan Undang-Undang yang menyangkut hal ini. Mahfud mengatakan, prosedur ini tidak hanya berlaku pada Perda Intoleran, tapi pada semua Perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.(lipo*3/rol)




Berita Lainnya :
 
  • Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Poktan Dengan BNI
  • Bupati Inhil Ungkap Keprihatinan Atas Kebakaran di Sungai Guntung
  • Riau Dapat Hibah Pembangunan Asrama Haji Tiga Blok
  • Hujan akan Mengguyur Riau, Masyarakat Diminta Waspada
  • Presiden Jokowi Resmi Lantik Syamsuar-Edy Natar Jadi Gubri dan Wagubri Periode 2019-2024
  • KPU: Jumlah Caleg Mantan Napi Korupsi Capai 72 Orang
  • Ani Yudhoyono Sudah Mulai Aktif Berkomunikasi
  • Fenomena Ustaz Abdul Somad Dibahas di Universitas Australia
  • BMKG Ingatkan Warga Riau Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index