Minggu, 24 Maret 2019
Follow:
 
Alasan Menteri Perempuan Tak Tersentuh Reshuffle

beye | Nasional
Jumat, 29/07/2016 | 12:04:14 WIB
Megawati diapit Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri LHK Siti Nurbaya/poskotanews
TERKAIT:
JAKARTA (Lipo)-Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai tujuh menteri perempuan di Kabinet Kerja tidak ada yang tersentuh pada perombakan kabinet tahap kedua yang diumumkan Presiden Joko Widodo Rabu lalu.

"Bahkan, pada pengumuman reshuffle tahap kedua, Presiden Joko Widodo menambah satu lagi menteri perempuan sehingga jumlahnya menjadi delapan," kata R Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (29/7).
 
Ketujuh Menteri Perempuan tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
 
"Ketujuh Menteri perempuan yang ada di Kabinet Kerja semuanya aman, tidak ada yang tersentuh, maksudnya tidak ada yang terkena reshuffle," katanya.
 
Presiden Joko Widodo menambah satu menteri lagi dari kaum perempuan, yakni Sri Mulyani Indrawati yang menduduki jabatan Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Dia menilai, ketujuh Menteri perempuan tersebut semuanya tenang, tidak membuat polemik di ruang publik.
 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang pada awal pemerintahan membuat gebrakan dengan menangkap kapal nelayan ilegal dan menenggelamkannya setelah diproses hukum, menurut dia, justru mendapat pujian dari publik.
 
Namun, Siti Zuhro justru memberikan wanti-wanti kepada Jokowi terkait ditempatkannya menteri perempuan yang baru di kabinet, yakni Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, Sri Mulyani masuk dalam pusaran politik yang menjadi sorotan publik ketika menjadi menteri keuangan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Sri Mulyani, kata dia, pada saat itu membuat kebijakan yang bersiko untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga muncul persoalan Bank Century.

"Saya berharap Sri Mulyani tidak lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan berisiko pada Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini," katanya. (Lipo*2/Rol)

Sumber : Antara



Berita Lainnya :
 
  • DAK Fisik Kuansing 2019 Capai Rp131,5 Miliar, Ini Kata Mursini
  • Launching Aplikasi e-Sikap Versi Dua, Kadis Kominfo: Ini Fungsinya
  • Dinas PUPR Pekanbaru Diminta Segera Perbaiki Jalan Rusak
  • Hadapi Pemilu, Sekda Bengkalis Imbau Masyarakat dan ASN Tidak Share Berita Bohong
  • Jelang Pemilu April Mendatang, Polres Kuansing Gelar Apel Pasukan
  • Dapatkan Informasi Kondisi Cuaca, Kuansing Perlu Alat HVHS
  • UKW PWI 2019 Berjalan Sukses, SKK Migas Sumbagut Janji Terus Menyuport
  • 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup Inhil, 240 Masyarakat Ikuti Operasi Katarak Gratis
  • Bawaslu Kuansing Laksanakan Bimtek TOT Bagi Fasilitator Panwaslu Kecamatan
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index