Sabtu, 20 April 2019
Follow:
 
Bila Dijamin Presiden Haris Azhar Siap Buka-Bukaan

beye | Nasional
Jumat, 05/08/2016 | 19:21:01 WIB
JAKARTA (Lipo)-Koordinator Kontras Haris Azhar mengaku siap membuka nama-nama pejabat dan oknum-oknum di institusi Polri, BNN dan TNI yang terlibat dalam bisnis Narkoba. Namun terlebih dahulu Haris meminta jaminan dari pemerintah, serta informasi yang diberikannya harus ditindaklanjuti.

Menurutnya  selama ini pemerintah memang kerap mengeluarkan jargon pemberantasan Narkoba. Namun dalam segi penindakan kerap kali melempem, apalagi terkait dengan keterlibatan internal aparat. Pemecatan kemudian hanya jadi jalan terakhir dari institusi penegak hukum yang mengetahui kalau anggotanya terlibat.

Haris mengatakan, belum lagi soal reaksi aparat penegak hukum yang terlihat tidak mencari solusi dalam pembenahan diri malah bersikap represif saat dirinya menyampaikan kesaksian Fredy Budiman melalui media sosial.

"Sebelum saya unggah ke media sosial. Saya sudah lebih dulu lapor ke istana. Tapi istana juga belum ada reaksi," ujarnya di Kantor Kontras, Jumat (5/8).

Haris mengaku sebelum Freddy Budiman dieksekusi mati, sesaat setelah ia mengunggah kesaksian Fredy ke Media Sosial pun Haris sudah ditelfon oleh Kepala Humas BNN. Dalam perbincangan itu, Haris berharap agar semua institusi hukum bisa mengusut kesaksian Fredy.

Menurut Haris ada banyak laporan dan kasus yang memang melibatkan aparat penegak hukum dalam peredaran Narkoba ini. Haris pun mendapatkan setidaknya empat belas laporan warga. Laporan tersebut kemudian berduyun duyun masuk pasca ia dan lembaga masyarakat lainnya membuka posko pengaduan.

Ia menilai perlu adanya kesepakatan dan sikap dari pemerintah bagaimana hal ini hendak tindak dilanjuti. Belum lagi, jaminan yang bisa diberikan kepada warga yang memang menemukan indikasi tersebut agar tak terjadi kasus yang sama malah dilaporkan balik oleh pihak yang tak terima atas pelaporan tersebut.

"Saya rasa presiden harus hadir ditengah tengah. Sebab, jika tidak maka ada banyak laporan warga yang tak bisa ditindak lanjuti. Bukan cuman kemauan dari aparat penegak hukum saja untuk transparan. Tetapi presiden juga harus punya sikap," katanya. (Lipo*2/Rol)



Berita Lainnya :
 
  • Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan
  • Bupati Inhil : Repolusi Mental Perlu Diikuti Seluruh Pihak
  • Tabrakan dengan Mobil Pikap, Karyawan PT MAS di Bengkalis Meninggal di Tempat
  • Analisa BMKG, Siang Hingga Dini Hari Sebagian Riau Akan Diguyur Hujan
  • Pemkab Bengkalis Berharap Ada Peningkatan DAK pada Tahun 2020
  • SBY Minta Kadernya Tak Terlibat Kegiatan Bertentangan Konstitusi
  • Sekda Inhil Ikuti Vicon Pemilu 2019
  • Bupati Inhil Minta Warga Tunggu Hasil Resmi
  • Dispersip Kuansing Canangkan Program Satu Desa Satu Pustaka
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index