Sabtu, 15 Desember 2018
Follow:
 
Menguat, Usul DPR Tak Digaji Jika Tak Rampungkan UU

alfi | Nasional
Kamis, 06/12/2018 | 12:30:51 WIB
JAKARTA, LIPO - KPK memberi wacana agar para anggota DPR tidak digaji apabila tidak bisa merampungkan undang-undang. Wacana itu didukung Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

"Saya kira ide membuat batasan tegas dan ada sanksi apabila sampai batasan itu memang tidak bisa menyelesaikan undang-undang, termasuk ide KPK itu yang tidak memberikan gaji bila DPR tidak bisa menyelesaikan undang-undang," ucap peneliti Formappi Lucius Karus ketika dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Menurut Lucius, ada aturan di UU MD3 yang menyebutkan DPR membahas undang-undang dengan batasan 3 kali masa sidang. Namun Lucius menyebut ada pasal lain dalam undang-undang itu yang bisa mengesampingkan aturan itu.

"Karena batasan 3 kali masa sidang itu kan dibatalkan pasal lain yang mengatakan pembahasan undang-undang itu bisa diperpanjang kapan saja asal punya alasan," imbuh Lucius.

Dia menyoroti pembahasan suatu undang-undang akan memakan anggaran apabila diajukan setiap tahun dan tidak ada jaminan akan selesai. Oleh karenanya, dia mendukung sekali apabila ada batasan tegas dan sanksi bila DPR tidak dapat menyelesaikan undang-undang dalam kurun waktu tertentu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hal itu baru wacana. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

"Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan itu (kinerja). Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji," ucap Syarif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengamini hal itu tetapi ada syaratnya. Dia setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Alasannya, pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah digaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," tutur Bamsoet.(lipo*3/dtc)



Berita Lainnya :
 
  • Ternyata Ini Alasan LAM Riau Beri Jokowi Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara
  • Ternyata Ini Alasan LAM Riau Beri Jokowi Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara
  • Disambut Gubri dan Ketua DPRD Riau, SBY Salat Jumat di Masjid Bandara SSK II
  • Pemkab Inhil Raih Penghargaan Pembina KUR Terbaik 2018
  • Baru 14,7 Persen UMKM Riau Manfaatkan KUR
  • Enam Warga Meninggal Dalam Bencana Banjir Riau
  • Gerakan Anti Hoax Goes to School Isi Masa Libur Al Huda
  • Ingin Sukses, Marlis Syarif Ingatkan Siswa Patuhi dan Hormati Orangtua dan Guru
  • Gelar Seminar dan Talk Show, Fokus Ornop Inhil Datangkan Ketua KY
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index