Selasa, 21 Mei 2019
Follow:
 
Pemkab Kuansing Segera Terapkan Sistem TPP, Sekda Dianto : Besok Proses Validasi di Kemenpan-RB

alfi | Kuantan Singingi
Sabtu, 09/03/2019 | 09:14:56 WIB
TELUK KUANTAN - Tahun 2019, Pemkab Kuansing akan segera terapkan Sistem TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekdakab Kuansing DR.Dianto Mampanini, SE.MT selaku pimpinan dalam birokrasi pemerintahan di ruang kerjanya, Jumat (8/3/2019), kepada Kasubag Informasi Media Cetak Dan Elektronik Setdakab Kuansing.

Sebagaimana disampaikan oleh Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar segera pada tahun 2019 ini menerapkan Sistem TPP kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja.

"Dengan diterapkannya sistem TPP berdasarkan beban kerja ini, diharapkan kinerja pegawai akan semakin terukur, dan termotivasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Penerapan Sistem TPP ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kerja, sehingga bagi pegawai yang lalai dan tidka disiplin akan diberikan sangsi," terang Sekda Dianto.

Sekda Dianto menjelaskan untuk penerapan Sistem TPP bagi PNS daerah Kabupaten Kuansing, sudah berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) 2018 yang berpedoman pada Permenpan-RB 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

"Hasil Evjab 2018 ini berupa nilai dan kelas jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam pemeringkatan jabatan yang di sebut grade jabatan. Sistem grade inilah yang akan digunakan dalam perhitungan penerapan Sistem TPP.  Hal ini juga tertuang dalam Perka-BKN 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil", jelas Sekda Dianto.

Saat ini Pemkab Kuansing,  dikatakan Sekda Dianto kesiapan penerapan TPP secara teknis sudah rampung. Siang ini kita berangkat ke Kemenpan-RB di Jakarta, karena dari pusat sudah meminta Pemkab Kuansing agar melakukan proses validasi pada Sabtu-Minggu (9 s/d 10 Maret 2019).

"Justru Pemkab Kuansing termasuk 3 Kabupaten di Provinsi Riau yang telah menyelesaikan evjab. Bahkan seminggu yang lalu, Kabupaten Kuansing menjadi tujuan studi banding dari kabupaten lain untuk tahapan penerapan TPP ini. Semua tahapan sudah kita lalui, mulai dari Anjab, ABK, Evjab, dan sampai ke penentuan Grade sudah sesuai aturan Permenpan-RB 34 dan Perka-BKN 21 tahun 2011. Semua kita lakukan sesuai dengan aturan. Nanti akan disesuaikan dengan hasil validasi dari Kemenpan-RB", tambah Sekda.

Jika proses validasi selesai maka hasilnya akan disesuaikan dengan rancangan Perbup yang telah disusun. Jika ada perbedaan maka Perbup harus mengacu pada hasil validasi. Diperkirakan proses ini akan rampung bulan ini juga.

Terakhir, Penerapan TPP ini katanya tidak mungkin ditunda lagi karena ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2011 lalu. Karena itu, Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar penerapan TPP segera dilaksanakan tahun 2019 ini.(lipo*14/humas)






Berita Lainnya :
 
  • Wabup Inhil Gelar Syukuran dan Buka Puasa Bersama di Kediaman Dinas
  • Saat Mudik Lebaran, Ini 7 Titik Daerah Rawan Longsor di Riau yang Harus Diwaspadai
  • Jika Tak Ada Gugatan di MK, KPU Tetapkan Presiden Terpilih 24 Mei
  • Polisi Tetapkan Lieus Sungkharisma Tersangka
  • ASN Pemprov Riau Dilarang Ikut Aksi Demo 22 Mei di Jakarta
  • Raih 11 Kursi Golkar Kembali Rebut Ketua DPRD Riau 2019-2024
  • Irup HKN ke-111, Wabup Inhil Ajak Aparatur Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat
  • Pansus Ranperda Transportasi Haji DPRD Bengkalis Stuban ke Provinsi Jambi
  • Persiapan Arus Mudik, Dishub Bengkalis Siapkan Lima Armada Ro-Ro
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index