Senin, 17 Februari 2020
Follow:
 
Kwatir Air PDAM Tercemar Limbah, Izin Lokasi PT SSS Diminta Tinjau Ulang

Elfi | Daerah
Minggu, 19/01/2020 | 20:30:37 WIB
RENGAT, LIPO - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta meninjau kembali atas izin pendirian  PKS PT Sanling Sawit Sejahtra (SSS) di Kecamatan Lubuk Batu Jaya (LBJ) Kabupaten Inhu, Riau, karena jarak lokasi PKS dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dinilai  terlalu dekat sehingga dikhawatirkan limbah PKS mencemari air sungai. Hal tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Justin Penjahitan SH, Jumat (17/01).

Dikatakannya, penting peninjauan ulang tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran limbah pada sungai Rimpian, dimana air sungai tersebut digunakan yang PDAM Desa Rimpian untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

"Kita meminta pemerintah Inhu atau DLH Inhu kaji atau tinjau ulang izin lokasinya. Bagaimana nantinya penanganan limbah PKS PT SSS, karena air sungai Rimpian itu digunakan oleh PKS PT SSS untuk pengelolahan di pabrik.
Sedangkan, keberadaannya di hulu PDAM yang hanya berjarak 3 kilometer. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pencemaran limbah," kata praktisi hukum Justin Penjahitan SH. Selasa (14/1/2020).

Karena itu, katanya, sebelum terjadi pencemaran limbah, diminta DLH Inhu dan DLH Provinsi mengkaji ulang, jangan kemudian hari terjadi pencemaran dan saling lempar tanggungjawab.

Semenatara itu kepala dinas DLH Inhu, Ir Selamat saat di konfirmasi mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali perizinan, terutama soal pengelolahan limbah perusahaan tersebut.

"Dengan adanya laporan bahwa perusahan tidak jauh dari PDAM, tentu akan kita tinjau ulang," kata kepala DLH Inhu Ir Selamet menjanjikan. 

Sementara Abdul Wahid Anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi Energi,  Riset, dan Teknologi Lingkungan Hidup sangat mendukung langkah yang dijanjikan DLH untuk melakukan tinjau ulang terkait persoalan tersebut agar ada penanganan preventif sehingga tindak menimbulkan persoalan limbah dikemudian hari yang akan merusak lingkungan sekitarnya, apalagi menyangkut kebutuhan masyarakat yang sipatnya untuk dikosumsi. 

"Kalau memang jaraknya terlalu dekat dan ada potensi pencemaran lingkungan, ya harus izinnya ditinjau ulang. Pencegahan itu lebih penting. Jangan udah tercemar, baru sibuk saling buang badan soal tanggung jawab. Setiap kebijakan harus dikaji dengan matang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apalagi ini terkait air minum yang akan dikosumsi masyarakat," tegas Abdul Wahid.  (lipo*15)



Berita Lainnya :
 
  • Menkominfo Klaim tidak Usulkan Revisi UU Pers di Omnibus Law
  • Polda Riau Latih Banser Tangani Karhutla
  • 380 Pelamar Ikuti SKD CPNS Pekanbaru Hari Ini
  • Ini Wilayah di Riau yang Berpotensi Diguyur Hujan Awal Pekan Ini
  • Makin Seru, Real Madrid-Barcelona Hanya Beda Satu Poin
  • Pemerintah akan Kembangkan Ekonomi Natuna, Ini Alasannya
  • Abdul Wahid Harap Sekolah Legislator Tingkatkan Kapasitas Dewan dari PKB
  • Desak Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi di Bengkalis, Ribuan Massa Bakal Aksi di Polda & Kejati
  • Gubri Syamsuar Sambut WNI Asal Riau dari Wuhan yang Selesai Diobservasi di Natuna
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index