Selasa, 19 November 2019
Follow:
 
Pesangon tak Dibayar, Karyawan PT SRK Ancam Lakukan Aksi Demonstrasi

Elfi | Ekonomi
Sabtu, 19/10/2019 | 22:34:45 WIB
Rengat, LIPO - Situasi bisnis yang tidak menentu kadang menuntut perusahaan mengambil langkah ekstrem untuk mengurangi pekerja, yaitu dengan cara melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain karyawan juga dapat menyampaikan inisiatifnya sendiri dengan cara mengundurkan diri. Meskipun hubungan kerja telah berakhir, ada pembayaran kompensasi yang wajib diperhatikan oleh perusahaan.

Perhitungan uang pesangon pun sudah diatur berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang–Undang no. 13 tahun 2003. 

Namun, meskipun UU sudah mengatur masih ada saja sengketa-sengketa antara perusahaan dengan karyawan yang terjadi, malah ada sampai berujung ke meja hijau. 

Di Kabupaten Indragiri Hulu misalnya, Disnaker Kab.Inhu sampai harus turun tangan melakukan mediasi terkait pembayaran pesangon kepada puluhan karyawan. Dan hingga sekarang belum juga menemukan titik terang. 

Bahkan, 76  Karyawan mengancam akan demonstrasi ke kantor besar PT Sinar Reksa Kencana (SRK) yang berada di Kecamatan Rakitkulim dan kecamatan Peranap.

76 karyawan menuntut haknya sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama dengan Direktur Utama PT SRK yang saat itu sudah dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Isi perjanjian meliputi pesangon dibayar pada akhir bulan September 2019, namun hingga saat ini belum juga terselesaikan. 

Haryono, mantan Direktur Utama PT SRK  saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, tentang hak pekerja pada Jumat (18/10) tidak ada balasan hingga berita ini dimuat. Padahal hanya bertujuan meminta penjelasan  apakah benar pembayaran pesangon belum dibayar sama sekali atau sudah dilakukan pembayaran meskipun dengan cara dicicil.

" karyawan menduga mantan Management PT SRK  telah menjual semua sahamnya ke PT Mentari group, kami menduga ada permainan dibalik layar (kongkalikong) untuk menghindari pembayaran pesangon pekerja," ucap Baharuddin Gurning selaku mantan manajer PT SRK.

Dikatakan Baharuddin Gurning, ia secara pribadi juga tidak menerima pembayaran pesangon yang semestinya dibayarkan seperdelapan dari jumlah keseluruhan hak. 

"Direktur Utama harusnya punya hati nurani lah, gimana nasip karyawan yang nominal pesangon diterima tak seberapa terus juga dibayarkan seperdelapan," tuturnya. 

"Perjanjian di atas materai Rp6000 berlambang negara saja dilanggar. Gimana nasib pekerja kedepannya menunggu sisa pembayaran itu," tegasnya lagi.

Herman menambahkan, seluruh karyawan tidak menerima pesangon seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Senin pada (21/10). Bila hak karyawan tidak dipenuhi, karyawan mengancam akan menduduki kantor kebun dan tidak boleh lagi ada aktivitas.(lipo*15)



Berita Lainnya :
 
  • Sejak 14 Oktober, 46.620 Unit Kendaraan Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak
  • Hingga Triwulan Ketiga November 2019, Investasi di Pekanbaru Capai Rp1,25 T
  • Fahri Hamzah Tagih Utang PKS Rp30 Miliar
  • TNI Rehab Rumah Warga, Ibu Sumarni Warga Rumbai Tak Kuasa Menahan Haru
  • Temu Kangen Alumni PPMI Assalaam Berjalan Sukses
  • Gubri Syamsuar: Ini Merupakan Pendalaman Tugas DPRD
  • M Taufiq dan M Ihsan Albanjari Wakili Inhil di Kejurnas Bulutangkis
  • Telkomsel Raih Penghargaan World Branding Awards 2019-2020
  • Daftar ke PPP, R Haryono Gandeng Khairizal di Pilkada Inhu?
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index