Minggu, 19 08 2018
Follow:
 
Pansus II DPRD Inhil : Pengelolaan BMD Yang Baik Cerminkan Pengelolaan Keuangan Daerah

alfi | Advertorial
Jumat, 11/05/2018 | 19:13:35 WIB
Jubir Pansus II DPRD Inhil, Okta Hasanatan membacakan hasil pembahasan Pansus II terhadap 6 Ranperda yang diusulkan Pemkab Inhil./lipo
TERKAIT:
TEMBILAHAN, LIPO - Pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang baik, akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga harus dilakukan dengan benar.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Inhil, Okta Hasanatan dalam Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2018, dengan agenda penyampaian laporan kerja Pansus II terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan penutupan masa persidangan I tahun sidang 2018, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DR Ferryandi di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (7/5/2018) malam kemarin.

Dikatakan, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar," kata Okta Hasanatan.

Dijelaskan, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

"Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah, adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," terangnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemkab Inhil dalam pengelolaan barang milik daerah terus meningkat, sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu.

"Setelah disahkan nantinya Peraturan  Daerah (Perda) ini, akan dijadikan  landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Inhil," tambahnya.

Adapun lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah proses keseluruhan aktifitas pengarahan, pergerakan, pengendalian terhadap barang-barang yang diakui sebagai milik daerah, yang dibeli atau diperoleh dengan beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang lazim disebut siklus logistik.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur tentang Siklus logistik diartikan masa perputaran atau hidup atau adanya barang yakni mulai sejak perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan barang, penyimpanan barang, dimanfaatkan, pemeliharaan, penyaluran dan pengiriman, pengawasan hingga penghapusan.

Setelah melalui pembahasan bersama Panitia Khusus II dan Tim Pengusul serta menghadirkan tim Ahli dari KPKLN Pekanbaru, serta Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Sekda Provinsi Riau,bRanperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diusulkan mengalami banyak perubahan, dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Perubahan dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan tersebut, yang awalnya terdiri dari 20 BAB, 144 Pasal menjadi 21 BAB, 148 Pasal," tukasnya. (Advertorial)



Berita Lainnya :
 
  • Ferryandi Harap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
  • Seorang Pekerja di RSUD Puri Husada Melakukan Percobaan Bunuh Diri
  • Kwarcab Pramuka Inhil Gelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-57
  • Upacara peringatan HUT RI ke-73 Di Kelurahan Beringin Jaya Berlangsung Sukses
  • Ini Harapan Yang Disampaikan Bupati Mursini Pada Malam Resepsi Kenegaraan
  • Peringati HUT ke 73 RI, BRK Gelar Lomba Seni Budaya Melayu Berbasiskan Digital
  • Bupati Inhil Sebut Kemerdekaan Anugerah Allah SWT Bagi Bangsa Indonesia
  • Catat 23 Prestasi Selama 2018, BRK Serahkan Sertifikat Apresiasi
  • HUT ke-73 RI, Bupati Mursini Serahkan SK Remisi di Rutan Teluk Kuantan
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index