Senin, 22 Juli 2019
Follow:
 
Pemkab Rohil Komitmen Terus Gulirkan Program Pembangunan Fisik dan Peningkatan SDM

alfi | Advertorial
Jumat, 10/05/2019 | 20:30:50 WIB
Bagansiapiapi - Tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya  atau keputusan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keseimbangan dan keserasian antara keduanya.

Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun manusianya. Dengan kata lain pembangunan yang diadakan harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih baik.
 
Otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada publik.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) mengeluarkan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastrukturdasar masyarakat , yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

Gambar mungkin berisi: 1 orang



PINJAMAN MODAL USAHA

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun menganggarkan Dana Usaha Desa (DUD) dari program pemberdayaan desa (PPD) yang bersumber dari dua kas daerah yaitu dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Rokan Hilir. Tujuannya adalah guna memberikan dukungan nyata dan  pembinaan kepada masyarakat dengan mengucurkan anggaran daerah.
 
Hasilnya, dengan modal usaha yang disediakan pemerintah Masyarakat kabupaten Rokan Hilir sudah merasakan dan menikmati pinjaman modal usaha tersebut sebanyak Rp 500 juta tiap kepenghuluan. kata Kepala Badan pemberdayaan jasrianto kepada media baru-baru ini.

Jasrianto mengungkapkan, program PPD sudah berjalan sejak tahun 2005. Secara khusus program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian yang berada ditingkat pedesaan terutama yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya program itu, beberapa sektor informal akan bergairah dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.
 
Selain itu, kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masyarakat akan terhindar dari praktek ijon yang merajalela sampai kedesa desa. Program ini juga akan memupuk masyarakat gemar menabung dan bergotong royong sehingga akan cendrung mengedepankan peran masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa / kelurahan.

Melalui program ini, salah satu UED SP Tanjung Buani Kepenghuluan Ujung Tanjung awal mulai program tahun 2007 mendapatkan modal Rp 500 juta. Alhasil, pengembangan dana hingga akhir 2014, sudah mencapai Rp 5,3 Miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 453 orang sudah merasakan manfaatnya. Tingkat pengembalian modal mencapai 98% dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp 57 juta. Tutur Kepala Badan pemberdayaan masyarakat, jasrianto

Gambar mungkin berisi: 4 orang, termasuk Januarisman SPi, orang tersenyum, orang duduk dan makanan




MUSREBANG DALAM KONSEP BASIS MASYARAKAT

Bupati Rokan Hilir H Suyatno berharap pembangunan Rohil pada 2019 mendatang sesuai RPJMD. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam musrenbang Kabupaten Rokan Hilir yang diselenggarakan, mengusung tema "Melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2019 kita sinergikan langkah pengembangan sentra produksi berbasis masyarakat menuju Rokan Hilir yang madani dan sejahtera".

Suyatno mengharapkan seluruh SKPD harus mengutamakan program prioritas yang sudah tercantum dalam RPJMD yang sudah digodok oleh Universitas Riau. Mengingat di Riau hanya Rokan Hilir merupakan Kabupaten pertama melaksanakan Musrenbang 2019, maka dia mengingatkan hasil Musrenbang yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan harus membangun kesepahaman untuk kemajuan daerah," tegas Bupati.(adv/humas)



Berita Lainnya :
 
  • Kejari Inhu Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Makan & Minum MTQ Tahun 2017
  • DKP Inhil Gelar FGD Peningkatan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Perikanan
  • Ini Cara Meredakan Sakit Lutut Saat Tidur
  • MK Hentikan 14 Perkara Sengketa Pileg 2019, Satu dari Riau
  • Meriahkan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Bupati Inhil Ikuti Jalan Santai
  • Bupati Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Kayu Jati
  • MUI Riau Setuju Tes Narkoba Jadi Syarat Menikah
  • Lepas 303 JCH Kuansing Berangkat ke Tanah Suci, Ini Pesan Wabup Halim
  • Diikuti 211 Peserta MA, MTS dan MI, Kemenag Buka KSM Tingkat Kabupaten Bengkalis
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index