Rabu, 19 09 2018
Follow:
 
Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Diduga Ada Permainan
Yuliasman Mantan Kadispenda akan Gugat ke PTUN

alfi | Daerah
Kamis, 30/06/2016 | 11:08:16 WIB
Pekanbaru, LIPO-Mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada sejumlah pejabat Eselon II dan III pada Selasa, (28/6) lalu, akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini pergantian tersebut tidak etis karena tanpa evaluasi dan pemberitahuan sebelumnya.

"Saya akan mempertanyakan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam pelantikan itu juga disebut ada surat persetujuan dari KASN. Apakah surat ini benar-benar sudah prosedur atau bagaimana," sebut mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru, Yuliasman kepada wartawan melalui telpon, Kamis (30/6) di Pekanbaru.

Yuliasman menambahkan, dirinya belum menerima kopian surat tersebut, dan akan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, sementara ini, Ia menduga ada 'permainan' dalam mutasi ini. Sebabnya, khusus pergantian dirinya, dijadikan alasan, target tidak tecapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru.

Sayangnya alasan ini tidak diklarifikasi terlebih dahulu, sejauhmana sebenarnya pendapatan tahun ini. Sebab, secara umum pendapatan tetap naik 20 persen dari sebelumnya. "Target dibebankan seharunya dievaluasi, karena kondisi ekonomi saat ini melemah. Dan saya tidak ingin, karena seakan-akan ini menjadi kambing hitam," ujarnya.

Ditambahkannya, setelah nanti menanyakan kebenaran surat KASN ini, dan akan dilakukan analisah, jika alasan tidak tepat akan melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang akan digugat Walikota dan Kepala BKD yang saat itu dijabat Azharisman Rozie.

Menurut Yuliasman, akhir-akhir ini persoalan mutasi dinilai terlalu berlebihan, sebentar-sebentar mutasi banyak pejabat eselon II 'korban' namun didiamkan saja. Untuk Tahun 2016 ini saja, sudah hampir lima kali pergantian pejabat di lingkungan Pemko.

Maka dengan menempuh jalur ini menurut Yuliasman, diharapkan dapat membuka cakrawala dari pejabat lain yang mungkin merasa "dikorbankan" atas kebijakan mutasi selama ini. "Saya bukan ingin mempertahankan jabatan saya di Dispenda, juga bukan ingin tempat lebih baik, kebijakan ini harus dibuka, sehingga jangan ada pihak yang merasa berkuasa semena-mena dengan kebijakannya," tegas Yuliasman.(lipo*5)



Berita Lainnya :
 
  • Terkait Gugatan Lahan SD 006 Tagaraja Kateman, Ini Penjelasan Kadisdik Inhil
  • Bawaslu Riau Evaluasi Pengawasan Pilgubri 2018 Untuk Persiapan Pemilu 2019
  • Sitas Sebut Penyegelan SDN 006 Tagaraja Melanggar Hukum
  • Tingkat Disiplin ASN Rendah, Ini Penegasan Setwan DPRD Kuansing
  • Kalahkan Ronaldo, Messi Cetak 8 Hattrick di Liga Champions
  • Mogok Mengajar Meluas, Pemerintah Harus Respons Guru Honorer
  • Rupiah Kembali Tertekan
  • UNRI Persiapkan Rumah Adat Kenegerian Sentajo Sebagai Destinasi Wisata Budaya
  • Pemuda BNN Diharap Jadi Contoh Generasi Muda Jauhi Narkoba
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index