Rabu, 12 Desember 2018
Follow:
 
Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Diduga Ada Permainan
Yuliasman Mantan Kadispenda akan Gugat ke PTUN

alfi | Daerah
Kamis, 30/06/2016 | 11:08:16 WIB
Pekanbaru, LIPO-Mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada sejumlah pejabat Eselon II dan III pada Selasa, (28/6) lalu, akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini pergantian tersebut tidak etis karena tanpa evaluasi dan pemberitahuan sebelumnya.

"Saya akan mempertanyakan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam pelantikan itu juga disebut ada surat persetujuan dari KASN. Apakah surat ini benar-benar sudah prosedur atau bagaimana," sebut mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru, Yuliasman kepada wartawan melalui telpon, Kamis (30/6) di Pekanbaru.

Yuliasman menambahkan, dirinya belum menerima kopian surat tersebut, dan akan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, sementara ini, Ia menduga ada 'permainan' dalam mutasi ini. Sebabnya, khusus pergantian dirinya, dijadikan alasan, target tidak tecapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru.

Sayangnya alasan ini tidak diklarifikasi terlebih dahulu, sejauhmana sebenarnya pendapatan tahun ini. Sebab, secara umum pendapatan tetap naik 20 persen dari sebelumnya. "Target dibebankan seharunya dievaluasi, karena kondisi ekonomi saat ini melemah. Dan saya tidak ingin, karena seakan-akan ini menjadi kambing hitam," ujarnya.

Ditambahkannya, setelah nanti menanyakan kebenaran surat KASN ini, dan akan dilakukan analisah, jika alasan tidak tepat akan melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang akan digugat Walikota dan Kepala BKD yang saat itu dijabat Azharisman Rozie.

Menurut Yuliasman, akhir-akhir ini persoalan mutasi dinilai terlalu berlebihan, sebentar-sebentar mutasi banyak pejabat eselon II 'korban' namun didiamkan saja. Untuk Tahun 2016 ini saja, sudah hampir lima kali pergantian pejabat di lingkungan Pemko.

Maka dengan menempuh jalur ini menurut Yuliasman, diharapkan dapat membuka cakrawala dari pejabat lain yang mungkin merasa "dikorbankan" atas kebijakan mutasi selama ini. "Saya bukan ingin mempertahankan jabatan saya di Dispenda, juga bukan ingin tempat lebih baik, kebijakan ini harus dibuka, sehingga jangan ada pihak yang merasa berkuasa semena-mena dengan kebijakannya," tegas Yuliasman.(lipo*5)



Berita Lainnya :
 
  • Banjir di Kampar Kembali Makan Korban Jiwa, Saat Cari Ikan Hanyut Terbawa Arus
  • Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Nakhodai IKA STIT, STAI dan STAIN
  • Lepas 90 Peserta MTQ, Ini Pesan Bupati Kuansing
  • Basarnas Evakuasi Korban Banjir Yang Mengalami Keguguran
  • Sungai Kampar Meluap, Aktivitas Sejumlah Sekolah Lumpuh
  • KPPBC TMP C Tembilahan Musnahkan Barang Hasil Penindakan 2017-2018 Senilai Rp3 M
  • Inhil Terima Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan dari Ombudsman RI
  • Tingkatkan Silaturahim dan Ukhuwah Islamiyah, IKJR Inhil Laksanakan Maulid Nabi
  • Abdul Wahid Serahkan Bantuan Ambulans dan Alat Fogging ke Puskesmas Kotabaru Seberida
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index