Sabtu, 24 08 2019
Follow:
 
Diskes Riau Sebut Tak Bisa Kontrol Peredaran Vaksin Palsu

beye | Daerah
Sabtu, 16/07/2016 | 18:27:57 WIB
Pekanbaru (Lipo)-Dinas kesehatan provinsi Riau mengaku cukup kesulitan untuk mengontrol peredaran dugaan vaksin palsu yang beredar pada daerah setempat, pasalnya mereka hanya memiliki kewenangan mengawasi penyebaran obat-obatan di fasilitas pelayanan milik pemerintah.

"Kondisinya saat inikan banyak sekali fasilitas kesehatan swasta di Riau. Dalam pembelian obat ataupun vaksin, ada beberapa fasilitas kesehatan swasta tertentu yang memilih harga murah," ujar Sekretaris Dinkes provinsi Riau dr Yohanes di Pekanbaru, dilansir Antara, Sabtu (16/7/2016).

Lebih lanjut dikatakan Yohanes, banyak diantara pelayanan kesehatan swasta memilih harga murah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga terkadang tidak memikirkan kualitas obat.

Kemudian katanya lagi, sementara itu pengawasan obat di fasilitas kesehatan milik pemeritah sendiri, obat-obatan didatangkan dan dipesan langsung di bio farma.

Sehingga obat terjamin kualitasnya hingga ke fasilitas kesehatan tingkat posyandu sekalipun. Dan obat yang didapat juga sudah sesuai dengan standar farmasi dari Direktorat Jenderal Farmasi Kementerian Kesehatan.

"Kalau dari pemerintah akan dilihat sertifikat, kualitas dan mutunya, kemudian distributornya terdaftar di Dinkes Provinsi sehingga tidak bisa seperti fasilitas kesehatan swasta yang dapat membeli dimana saja," paparnya.

Terkait razia yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, diakui Yohanes hingga saat ini pihak Dinkes provinsi Riau belum menerima laporannya terkait vaksin palsu ini. Hal itu membuat dinas kesehatan belum dapat mengambil sikap jika tidak ada laporan resmi.

Baca Juga: Zapin Api, Tradisi Turun Menurun yang Sarat Mistik

"Kalau berbicara kewenangan, dinkes tidak memiliki kewenangan untuk merazia fasilitas kesehatan, kewenangan tersebut ada di BBPOM. Namun hingga saat ini kami belum mendapat laporan terkait hasil razia yang dilakukan BBPOM," katanya pula.

Kemudian disampaikan Yohanes, mengenai kewenangan perizinan fasilitas kesehatan yang ada di Dinkes kabupaten/kota, ia meminta agar pemberi izin dapat terus mengontrol pihak layanan yang diberikan izin tersebut. Dan hal itu dijelaskannya sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten/Kota.

"Bagian pemberi izin harus mengontrolnya, karena perizinan fasilitas kesehatan ada di kabupaten/kota maka dinas kesehatan tersebut wajib untuk memantau izin yang diberikannya," jelasnya.(Lipo*2)



Berita Lainnya :
 
  • Tabrak Tronton Parkir di Rohil, 5 Penumpang Bus PMH Meninggal Dunia
  • Lepas Kontingan O2SN Riau ke Semarang dan Aceh, Ini Harapan Gubri Syamsuar
  • Ancam Tembak Kasatpol PP Pekanbaru, Pejabat BNN Ngaku Cuma Bawa Pistol Air
  • Indonesia Pastikan Tiket Final Ganda Putra Kejuaraan Dunia
  • Juara Bertahan Siposan Rimbo dan Limbago Melaju ke Hari Ketiga, Singa Kuantan Tumbang
  • Dinilai Punya Potensi, Sekda Kabupaten Siak Bahas Usaha Ekonomi Kreatif
  • Cak Imin Restui Ade Agus Hartanto Maju di Pilkada Inhu 2020
  • Tinjau Puskesmas Sungai Salak, Wabup SU Harap Pelayanan di Fasyankes Ditingkatkan
  • Peduli Korban Kebakaran, Marlis Syarif dan MPI Bagikan 300 Nasi Bungkus
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index