Minggu, 21 Juli 2019
Follow:
 
Sejumlah Kegiatan Pemprov Terancam Tak Dikawal TP4D

alfi | Daerah
Kamis, 13/09/2018 | 12:24:44 WIB
PEKANBARU, LIPO - TP4D Kejati Riau akan melakukan pemutusan pengawalan terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang diprogramkan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2018 ini. Hal itu merupakan dampak dari rencana rasionalisasi anggaran pada APBD Provinsi Riau 2018.

Pemutusan pengawalan itu dilakukan terhadap kegiatan pembangunan yang belum dikerjakan, dan berdasarkan permintaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

Dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, sebelumnya ada beberapa OPD. Pemprov Riau yang meminta pengawalan kegiatan pembangunan kepada TP4D Kejati Riau pada tahun 2018 ini. Mengingat adanya wacana rasionalisasi anggaran, sejumlah kegiatan pembangunan pun terancam gagal dilaksanakan.

"Kita ini (TP4D) kan sifatnya mengawal proses pembangunan. Sementara anggaran (pembangunan) itu, mereka (Pemprov Riau). Kita tidak bisa mencampuri. Jika tidak dilaksanakan dan dilaporkan ke kita, akan kita putus," ungkap Muspidauan, Rabu (12/9/2018).

Sejauh ini, kata mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu, sudah ada OPD yang mengajukan surat pemutusan permintaan pengawalan dari TP4D. Atas permintaan itu, lanjutnya, telah direspon dengan melakukan pemutusan.

"Ada yang sudah diputuskan berdasarkan permintaan OPD bersangkutan. Itu untuk kegiatan yang belum dilaksanakan," kata Muspidauan.

"Untuk kegiatan yang sedang berlangsung (berjalan pembangunannya,red), belum ada (permintaan pemutusan pengawalan)," sambungnya.

Tidak hanya melalui surat, beberapa OPD sebutnya, secara lisan juga telah menyampaikan hal yang sama. "Saat ini kita tunggu surat resminya," tegasnya.

TP4 atau Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dibentuk Kejaksaan untuk mendampingi, pengawalan kepada kepala pemerintahan di setiap tingkatan yang akan melaksanakan program pembangunan. Di Pusat, tim ini bernama TP4P, sementara untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bernama TP4D.

"Terbentuknya TP4D ini berdasarkan instruksi pimpinan. Adanya TP4D ini, untuk memberikan rasa aman agar bisa melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga program pembangunan tepat waktu dan tepat guna," terang Muspidauan.

Di Provinsi Riau sendiri, TP4D melakukan pengawalan terhadap kegiatan sejumlah OPD dan satuan kerja (satker). Sejauh ini, masih ada instansi pemerintah di Riau yang belum memanfaatkan keberadaan TP4D.

"Kalau balai, ada sekitar 50 persen yang mengajukan permohonan pengawalan. Sementara untuk dinas, masih sangat minim. Untuk itu, kita mengimbau agar yang instansi pemerintah yang melaksanakan program pembangunan, untuk memanfaatkan TP4D," pungkasnya.(lipo*3/rmc)



Berita Lainnya :
 
  • Lepas 303 JCH Kuansing Berangkat ke Tanah Suci, Ini Pesan Wabup Halim
  • Diikuti 211 Peserta MA, MTS dan MI, Kemenag Buka KSM Tingkat Kabupaten Bengkalis
  • Limbago Sakti Rantau Kuantan Juara Rayon II di Tepian Rajo Pangean
  • 5 Orang Jadi Korban, Masyarakat Diingatkan Waspada Anjing Gila
  • Hitungan Hari, KPU Segera Tetapkan Dewan Inhu Terpilih
  • Bahas BDT, IKKS Pekanbaru dan Pemkab Kuansing Gelar Diskusi
  • Divonis Bersalah Kasus Karhutla, Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah
  • Karhutla di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Terus Meluas, Ini Penyebabnya
  • Kaget, Saat Cek Saldo di ATM, Tiba-tiba Saldo Rekening Nasabah Bank Mandiri Tiba-tiba Kurang
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index