Senin, 22 Juli 2019
Follow:
 
Mappilu PWI Riau Hadiri Rakor Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri

alfi | Daerah
Selasa, 12/02/2019 | 21:23:36 WIB
PEKANBARU, LIPO - Pasca dilantik beberapa hari lalu di Surabaya, Pengurus Daerah Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Riau, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu 2019 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau di Hotel Furaya Pekanbaru, Selasa (12/2/2019).

Selain Rakor, dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 oleh Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Falzan Surahman dan anggota KPU Riau Abdul Hamid.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris KPU Riau Rudinal, anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa, Amiruddin Sijaya, Sekretaris Bawaslu Anderson, anggota KPID Riau Asril Darma, Novri dan Ketua Mappilu PWI Riau Mohammad Moralis, serta Divisi Advokasi Mappilu Fitrah.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut Gugus Tugas Pengawasan antara Bawaslu RI, KPI dan Dewan Pers  yang dilaksanakan November 2018 lalu.

Rusidi Rusdan juga mengatakan sesuai dengan amanat UU RI No 7 Tahun 2017 tentang pengawasan, bahwa pengawasan pemilihan umum bukan saja tugas Bawaslu, tetapi juga menjadi tugas seluruh elemen masyarakat seperti pers dan lembaga pengawas demi terselenggaranya pemilihan umum secara demokratus.

"Bawaslu tidak bisa kerja sendiri. Dukungan dan kerja sama dari masyarakat, termasuk pers sangat kami butuhkan," ujarnya.

Rusidi juga menghimbau pers dapat menyampaikan informasi dengan baik, sehingga informasi tentang penyiaran dan pemasangan iklan kampanye sampai ke seluruh masyarakat, lembaga pengawas terutama peserta pemilu.

"Jadi ke depannya ketidaktahuan masyarakat, terutama peserta pemilu, tidak menimbulkan masalah," katanya.

Dalam pesta demokrasi  tahun 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan waktu  selama 21 hari terhitung sejak 24 Maret hingga 13 April 2019 untuk peserta pemilu melakukan kampanye dan pemasangan iklan di media massa.

"Peserta Pemilu hanya diberikan waktu 21 hari, yaitu tanggal 24 Maret-13 April 2019. Untuk itu mari teman-teman pers menyampaikan informasi ini agar seluruh masyarakat mengetahui terutama peserta pemilu," ujar Rusidi.

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu mengundang narasumber dari KPID Riau dan KPU Riau.

Ketua KPID Riau Falzan Surahman mengatakan, sesuai dangan peraturan KPU hanya memberikan 21 hari masa kampanye maupun pemasangan iklan di media massa. Maka, sejak peraturan tersebut KPID sudah melakukan pengawasan di media elektronik. Peserta pemilu yang berkampanye di luar waktu yang sudah ditetapkan maka peserta pemilu dinyatakan telah melanggar peraturan pemilu.

Sementara itu anggota KPU Riau Abdul Hamid menyampaikan tentang proses penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari proses penyelenggaraan di TPS hingga perhitungan di KPU.(lipo*3/rls)





Berita Lainnya :
 
  • Kejari Inhu Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Makan & Minum MTQ Tahun 2017
  • DKP Inhil Gelar FGD Peningkatan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Perikanan
  • Ini Cara Meredakan Sakit Lutut Saat Tidur
  • MK Hentikan 14 Perkara Sengketa Pileg 2019, Satu dari Riau
  • Meriahkan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Bupati Inhil Ikuti Jalan Santai
  • Bupati Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Kayu Jati
  • MUI Riau Setuju Tes Narkoba Jadi Syarat Menikah
  • Lepas 303 JCH Kuansing Berangkat ke Tanah Suci, Ini Pesan Wabup Halim
  • Diikuti 211 Peserta MA, MTS dan MI, Kemenag Buka KSM Tingkat Kabupaten Bengkalis
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index