Minggu, 20 Oktober 2019
Follow:
 
Sugianto Anggota Dewan Riau Minta Polri Usut Tuntas Kejahatan Karhutla

elfi | Daerah
Selasa, 08/10/2019 | 18:41:43 WIB
PEKANBARU, LIPO - Dengan dilakukannya penahanan Penanggung Jawab salahsatu korporasi PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berinisial AOH, dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Polda Riau Senin malam, 7 Oktober 2019, salahsatu anggota Dewan Provinsi Riau asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sugianto memberikan apresiasi langkah-langkah nyata yang telah ditunjukan oleh Kapolda Riau yang baru, meskipun Kapolda Riau belum genap dua minggu bertugas di Riau.

"belum dua minggu menjabat, sudah satu ditahan, hebat itu" tegas Sugianto.

Sebelumnya, penanggung jawab PT SSS ditetapkan sebagai tersangka Karhutla  awal Agustus 2019 lalu, setelah Polda Riau melakukan penyelidikan sejak Februari ditahun yang sama. Sugianto menilai penahanan tersangka langkah yang cepat dan patut diberikan apresiasi. 

Sugianto berharap tidak hanya berhenti di perusahaan itu saja, karena masih banyak korporasi yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan baik secara langsung maupun dengan menggunakan modus-mudus yang lain. Dijelaskan Sugianto, kadang perusahaan sengaja  dengan cara membayar penduduk untuk melakukan pembakaran, dan kemudian seolah-olah pihak perusahaan berpura-pura berjibaku ikut serta memadamkan api.

"usut yang lain juga, jangan stop disitu saja, sudah banyak yang di segel Gakkum KLHK, proses terus," ujarnya.

Ada bebarapa perusahaan yang saat ini dalam proses pengusutan oleh aparat penegakan hukum, baik yang dilakukan penyegelan yang dilakukan oleh Polri maupun oleh Gakkum KLHK.


Di Kabupaten Inhu, Gakkum KLHK telah melakukan penyegelan terhadap HGU PT Arvena Sepakat Kecamatan Batang Cenaku, HGU PT Teso Indah (TI), dan HGU PT Gandaerah Hendana (GH). Bahkan Kapolres Inhu bersama  personel turun melakukan pemadaman di Area lahan PT Tugu Palma Sumatera (TPS) di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida. Proses pengusutanya  pun masih di tunggu publik apakah perusahaan tersebut melankukan pelanggaran apa tidak.

Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis Tanggal (03/10/2019) publik juga dihebohkan oleh pemanggilan Mabes Polri terhadap Bupati Pelalawan Muhammad Haris dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dibeberapa lahan perusahaan, salahsatunya PT AD asal Malaysia. Anehnya, mantan Ketua DPRD Pelalawan dan Ketua Golkar Pelalawan itu mengaku tidak tahu menahu kalau lahan milik PT AD yang terbakar.

"Ada beberapa perusahaan, salah satunya PT AD, perusahaan Malaysia. Saya diminta keterangan menyangkut izinnya," kata Harris kala itu kepada media di Jakarta usai pemeriksaan.


Dari beberapa korporasi yang saat dalam pengusutan penegak hukum, Sugianto Anggota Dewan dua periode ini menyorot secara khusus korporasi PT ADEI. Alasannya, Sugianto sudah lama mengingatkan para pihak pembuat kebijakan (pemerintah) baik terkait perizinan perusahaan maupun operasional dilapangan.

"sudah lama saya mengamati PT ADEI Plantation ini. Sudah diingatkan, tapi mereka tak mau tau. Sekarang saya minta aparat hukum turun tangan langsung dugaan kasus penyelewengan perusahaan," tegas anggota DPRD Riau ini.

Kata Sugianto, PT ADEI Plantation ini punya anak perusahaan yang bernama PT Safari Riau. PT Safari Riau mengelola 5000 hektar lahan sawit di Pelalawan. Tapi, dari 5000 hektar tersebut, dikatakan Sugianto hanya separuh saja alias 2500 hektar yang memiliki izin.

"Dari segi hukum, anak perusahaan PT ADEI Plantation ini sangat melanggar, karena mereka mengelola perkebunan diluar perizinan," jelas Bendahara DPW PKB Riau ini.


Terkait perizinan, perusahaan sawit PT ADEI Plantation dan anak perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan tidak masuk dalam sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau.

Bahkan saat dicek operator DMP-PTSP Riau nama perusahaan sawit itu beserta anak perusahaannya yakni PT Safari Riau tidak muncul dalam sistem. Hal itu diketahui saat media online cakaplah.com mencoba mengecek luasan lahan yang digarap PT ADEI, sebab ada dugaan perusahaan itu melakukan perluasan tanpa izin.

"Kalau di sistem kami setelah dicek tak ada. Biasanya kalau ketik nama perusahaan langsung muncul," kata Kepala DPM-PTSP Riau, Evarevita melalui Kepala Bidang PTSP, Selasa (4/12/2018).


Karena itu, pihaknya mempertanyakan izin PT ADEI itu diterbitkan kapan. Sebab ketika dicek dalam elektronik sistem informasi pelayanan (e-Simple) tidak muncul nama PT ADEI dan anak perusahaannya PT Safari Riau.

Terkait hal yang ditudingkan kepada PT ADEI Plantation dan anak perusahaannya PT Safari Riau, awak media liputanoke.com mencoba mengkonfirmasi ke bagian humas perusahaan PT ADEI Plantation Bapak Indra ke 08127585XXXX via phonsel tidak aktif, dan saat menghubungi Humas PT Safari Riau Bapak Adi ke nomor 08228813XXXX sedang dalam perjalanan dan pesan yang dikirim via Whatshat pun belum dibalas hingga berita ini diterbitkan. 

Dilanjutkan Sugianto, masih banyak lagi sebenarnya pelanggaran dengan memakai modus-modus untuk menambah kapasitas usaha yang dilakukan PT ADEI Plantation dan anak perusahaannya yang berpotensi besar merugikan masyarakat. Dan meminta jajaran Mabes Polri dengan serius mengusut secara tuntas kejahatan Karlahut di Provinsi Riau. (lipo*1)








Berita Lainnya :
 
  • Fun Baking Zeelandia Dihadiri 100 Peserta, DCC Luncurkan Buku Kuliner
  • Bupati H Mursini Buka Gebyar Fisika XIII
  • Pesangon tak Dibayar, Karyawan PT SRK Ancam Lakukan Aksi Demonstrasi
  • Sambut Pelantikan Presiden, Kapolres Kuansing Gelar Parade Kebangsaan
  • Polres Inhu Luncurkan Aplikasi SIPEKA
  • Tak Nyaman Dengan Ujaran Netizen, Aktivis Lapor Polisi
  • Jelang Pelantikan Presiden RI, Gabungan Polres Inhu, TNI & Satpol PP Patroli Cipta Kondusif
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index