Senin, 25 Maret 2019
Follow:
 
"Ada apa dengan Noviwaldy Jusman, bukankah dia aktor di balik dana Eskalasi..."

beye | Politik
Senin, 30/05/2016 | 21:52:50 WIB
PEKANBARU (Lipo)-Polemik pembayaran hutang eskalasi Pemprov Riau yang sempat redup kembali mengapung ke permukaan.

Menariknya lagi, aktor yang diduga dibalik lolosnya anggaran eskalasi di APBD Perubahan tahun anggaran 2015 versi sejumlah anggota DPRD Riau malah berkoar di media massa terkait agenda paripurna pengajuan hak angket.

Informasi dihimpun Liputanoke.com, polemik ini mencuat ke permukaan setelah seorang anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertemu dengan salah satu petinggi perusahaan plat merah di Jakarta pada akhir 2015 lalu.

Saat itu, sang petinggi menanyakan perihal dana eskalasi hutang Pemprov Riau yang sudah dicairkan. Sentak saja politisi PKB Riau ini heran dan dengan tegas menyatakan jika dana eskalasi tersebut tidak disetujui tim bangar DPRD Riau alias dicoret.

Hasil penelusuran politisi PKB bersama sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, dugaan aktor dibalik lolosnya dana eskalasi sebesar Rp220 miliar untuk sembilan item itu mengarah ke Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.      

Mereka juga menemukan bukti tandatangan dari Noviwaldy Jusman terkait lolosnya dana eskalasi APBD-P 2015 yang notabene dicoret tim Banggar DPRD Riau.

"Kami memang menemukan ada tandatangan Noviwaldy Jusman dalam polemik ini. Kami pun heran, ada apa dengan Noviwaldy Jusman, bukan kah dia yang menjadi aktor di balik dana eskalasi itu " kata seorang anggota DPRD Riau kepada Liputanoke.com, Senin (30/5/2016).

Entah apa pasal, tiba-tiba Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menyatakan pihaknya akan segera paripurnakan pengajuan hak angket atas pembayaran hutang eskalasi oleh Pemprov Riau.
    
"Kita telah menjadwalkan Kamis pekan depan (9/6) untuk diparipurnakan, agendanya pengumuman akan memparipurnakan hak angket. Kemudian akan diparipurnakan lagi dengan agenda penyampaian usulan hak angket oleh pengusul," ujar Noviwaldy Jusman, di DPRD Riau, Pekanbaru, Senin.
    
Politisi Demokrat yang akrab disapa Dedet ini menambahkan proses hak angket tersebut akan memakan waktu beberapa kali paripurna dan beberapa prosedur.
     
Disisi lain,  Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PDIP, Manahara Manurung mengatakan, pihaknya telah  menerima naskah asli usulan hak angket berupa tanda tangan pengusul berikut dugaan pelanggaran yang dilakukan.
    
"Naskah usulan yang asli memang sudah kami terima. Kemudian kmai juga sudah mempelajari. Selanjutnya akan disampaikan didalam rapat paripurna dalam waktu dekat ini," ujar Manahara Manurung.
     
Ia menambahkan jika hak angket disetujui maka dibentuk tim pansus yang akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan seperti kepala daerah atau pihak lain. Mereka yang dipanggil wajib hadir tanpa bisa diwakili. (Lipo*2)





Berita Lainnya :
 
  • Gelar Penyuluhan, Umar Solikhan: Penulis Harus Memahami Keruntutan dalam Menulis
  • Pelayanan Kasda Pemkab Bintan Beralih ke Jaringan Kantor Bank Riau Kepri Kijang
  • Hujan Guyur Kota Bengkalis, Dandim: Titik Karhutla Sudah Mulai Padam
  • Tingkatkan Gemar Membaca, Dipersip Bengkalis Gandeng Gegama
  • Karya Bakti 2019, Kodim 0314/Inhil Akan Bedah 5 Rumah Warga Sungai Luar
  • Bawaslu Tegaskan Tak Boleh Kampanye di Medsos di Masa Tenang
  • DAK Fisik Kuansing 2019 Capai Rp131,5 Miliar, Ini Kata Mursini
  • Launching Aplikasi e-Sikap Versi Dua, Kadis Kominfo: Ini Fungsinya
  • Dinas PUPR Pekanbaru Diminta Segera Perbaiki Jalan Rusak
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index