Minggu, 24 Maret 2019
Follow:
 
KPK Bantah Ada Usulan Hapus LHKPN

alfi | Politik
Selasa, 05/03/2019 | 11:22:14 WIB
JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya pernyataan yang mengusulkan agar penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihapus.

"Saya sudah tanya ke Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo, red), tidak benar seperti itu. Tidak mungkin Ketua KPK mengusulkan penghapusan LHKPN padahal Undang-Undang memberikan tugas itu kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com, Senin (4/3/2019).

Pernyataan yang benar, lanjut Febri, agar ke depan data pajak dan data LHKPN, khususnya untuk kekayaan penyelenggara negara dapat sinkron.

"Jadi, kami tegaskan tidak benar kalau diklaim Ketua KPK meminta penghapusan LHKPN. Yang benar adalah kami berharap LHKPN ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak dengan data-datanya. Pihak Kemenkeu, kalau kami baca sangat antutias menyambut ini," tuturnya.

KPK pun, kata dia, kembali mengingatkan bagi penyelenggara negara agar memiliki itikad baik untuk melaporkan perubahan harta kekayaan 2018 sampai sisa waktu pada 31 Maret 2019. "Sebaiknya pelaporan dilakukan segera meski masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 ini keterbukaan menjadi hal penting bagi penyelenggara negara," ucap Febri.

Sebagai contoh, kata dia, tentu orang akan bertanya apa yang disembunyikan penyelenggara negara sampai tidak mau melaporkan harta kekayaannya. "Jadi, lebih baik kita transparan dan laporkan harta kekayaan sesuai aturan," kata dia.

Untuk diketahui, penyerahan LHKPN oleh anggota DPR dinilai paling rendah karena hanya 40 orang dari 524 anggota DPR (7,63 persen) yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

Berdasarkan data Direktorat Pelaporan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN-nya secara total baru 17,8 persen atau 58.598 orang dari jumlah wajib lapor 329.142 orang.

Rinciannya, tingkat kepatuhan pelaporan dari bidang eksekutif adalah 18,54 persen yaitu sudah lapor 48.460 orang dari wajib lapor 260.460 orang; bidang yudikatif kepatuhannya 13,12 persen yaitu sudah lapor 3.129 orang dari wajib lapor 23.855 orang.

Selanjutnya MPR 50 persen karena hanya 1 orang yang sudah melaporkan LHKPN dari total 2 orang wajib lapor; anggota DPD sudah melapor 60,29 persen dengan rincian sudah lapor 82 orang dari wajib lapor 136 orang.

Anggota DPRD tingkat kepatuhannya juga hanya 10,21 persen dengan rincial sudah lapor 1.665 orang dengan wajib lapor 16.310 orang dan BUMN/BUMD tingkat kepatuhannya 19,34 persen yang sudah lapor 5.387 orang dari wajib lapor 27.855 orang.(lipo*3/rol)



Berita Lainnya :
 
  • Gelar Penyuluhan, Umar Solikhan: Penulis Harus Memahami Keruntutan dalam Menulis
  • Pelayanan Kasda Pemkab Bintan Beralih ke Jaringan Kantor Bank Riau Kepri Kijang
  • Hujan Guyur Kota Bengkalis, Dandim: Titik Karhutla Sudah Mulai Padam
  • Tingkatkan Gemar Membaca, Dipersip Bengkalis Gandeng Gegama
  • Karya Bakti 2019, Kodim 0314/Inhil Akan Bedah 5 Rumah Warga Sungai Luar
  • Bawaslu Tegaskan Tak Boleh Kampanye di Medsos di Masa Tenang
  • DAK Fisik Kuansing 2019 Capai Rp131,5 Miliar, Ini Kata Mursini
  • Launching Aplikasi e-Sikap Versi Dua, Kadis Kominfo: Ini Fungsinya
  • Dinas PUPR Pekanbaru Diminta Segera Perbaiki Jalan Rusak
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index