Kamis, 12 Desember 2019
Follow:
 
Fadli Zon Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

elpi | Politik
Selasa, 03/12/2019 | 08:51:06 WIB
JAKARTA, LIPO - Usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya menolak wacana tersebut. Ia khawatir wacana itu bakal membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus.

“Saya melihat kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal. Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain,” ucap Fadli Zon, Selasa (3/12/2019).

Ia menjelaskan, prinsip dasar saat kekuasaan dalam konteks demokrasi ialah 'pembatasan' dan 'kontrol', bukan justru melonggarkannya. Sebab, lanjut Fadli, meminjam pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung menyeleweng dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut.

Kemudian kata Fadli dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai 'orang jahat' yang perlu dikontrol. Dan, ini berlaku juga bagi 'orang besar' atau 'negarawan'.

“Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal,” tegas Fadli.

Lebih lanjut Fadli mengungkapkan, saat ini ada yang mengusulkan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. “Itu kan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi,” ucapnya.

Selain itu, dirinya memandang bahwa batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat 'staatidee' berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD.

“Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda,” tutur Fadli.

Lebih lanjut iamengakui hingga saat ini belum ada partai atau pejabat negara yang secara tegas mengusung wacana tersebut. Tapi ke depannya, jika publik bersikap toleran lanjut Fadli, bukan tidak mungkin isu penambahan periode jabatan presiden ini akan terus digulirkan.

“Saya berharap publik mendiskualifikasi wacana ini dari perbincangan. Sebab, yang kita butuhkan saat ini 'meremajakan' kembali reformasi, bukan malah menarik mundur kembali reformasi,” tandasnya.(lipo*3/okz)



Berita Lainnya :
 
  • Tak Mau Warganya Susah, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Salurkan Bantuan Banjir
  • Pilkada Siak 2020, Golkar Pastikan Tanpa Mahar
  • Merasa Dekat Secara Emosional, Afrizal Ajak PKB di Pilkada Rohil
  • Zuhaira Djohari Incar Kader PKB jadi Wakil di Pilkada Rohil
  • Ketua Bawaslu Imbau Laporkan Jika Ada Calon Panwascam Terlibat Pengurus Parpol
  • Reses Ketua DPRD DR Ferryandi di Gaung Disambut Antusias Warga
  • Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi Terima Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden
  • Bawaslu Inhu Umumkan Hasil Calon Anggota Panwas Lulus Administrasi
  • Lantik 10 Kades di Kuantan Tengah, Ini Pesan Bupati Mursini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index