Senin, 20 Mei 2019
Follow:
 
Mogok Mengajar Meluas, Pemerintah Harus Respons Guru Honorer

alfi | Nasional
Rabu, 19/09/2018 | 10:45:25 WIB
JAKARTA, LIPO - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah segera merespons dan berkomunikasi dengan para guru honorer. Itu setelah meluasnya demo mengajar yang dilakukan guru honorer di beberapa daerah karena menolak ketentuan syarat batas usia mengikuti seleksi CPNS.

"Pemerintah harus segera merespons dan berkomunikasi dengan mereka untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan yang mengandalkan banyak tenaga honorer," ujar Fikri kepada wartawan, Rabu (19/9).

Fikri mengatakan, persoalan tenaga honorer, khususnya K2, sebetulnya sudah dicarikan solusinya saat rapat gabungan pemerintah dengan DPR beberapa waktu lalu.

Ia mengungkap, kesimpulannya 458 ribu honorer K2 akan segera dicarikan solusinya dan DPR meminta agar tuntutan tenaga honorer tersebut dipenuhi pemerintah karena sudah pernah dijanjikan untuk jadi PNS seluruhnya.

"Hanya dengan pertimbangan sebagian dari mereka pada waktu sebelumnya sudah pernah diangkat PNS tanpa tes, data mereka juga dinamis dan pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, maka skema penyelesaiannya menjadi tiga," kata Fikri.

Pertama, kata Firki, bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat perundangan yang ada, maka akan masuk seleksi CPNS. Kedua, bila tidak memenuhi syarat dan atau tidak lolos seleksi CPNS, maka akan diseleksi menjadi pekerja pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Ketiga, bila tidak lolos dua skema di atas, akan diangkat menjadi tenaga dengan honor atau gaji sesuai UMK. Namun, terkait aturan tersebut, Fikri menilai pemerintah kurang menyosialisasikan kepada para tenaga honorer.

"Pemerintah terkesan tidak responsif dengan tuntutan mereka, tenaga honorer, sehingga wajar bila mereka mogok. Mereka sudah beberapa kali demo tidak hanya di daerah, namun juga sampai ke Senayan, Jakarta," kata politikus PKS tersebut.

Sebelumnya, aksi demonstrasi guru honorer sekaligus mogok mengajar guru honorer meluas di sejumlah daerah. Mereka akan melakukan mogok mengajar sampai tuntutan para guru honorer dikabulkan. Para guru menolak keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mensyaratkan ketentuan usia bagi para guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS.(lipo*3/rol)





Berita Lainnya :
 
  • Polisi Tetapkan Lieus Sungkharisma Tersangka
  • ASN Pemprov Riau Dilarang Ikut Aksi Demo 22 Mei di Jakarta
  • Raih 11 Kursi Golkar Kembali Rebut Ketua DPRD Riau 2019-2024
  • Irup HKN ke-111, Wabup Inhil Ajak Aparatur Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat
  • Pansus Ranperda Transportasi Haji DPRD Bengkalis Stuban ke Provinsi Jambi
  • Persiapan Arus Mudik, Dishub Bengkalis Siapkan Lima Armada Ro-Ro
  • Kembali Lolos ke Senayan, Jon Erizal Raih Suara Tertinggi di Riau
  • Wabup SU Ingatkan Puskesmas Maksimalkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
  • IKA SMANSA Tembilahan Hulu Bagi-bagi Takjil Selama Ramadan 1440 H
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index