Minggu, 19 Mei 2019
Follow:
 
Tiga ASN Pemprov Riau Divonis 14 Bulan Penjara Terkait Kasus Korupsi RTH

alfi | Hukrim
Kamis, 04/04/2019 | 20:34:07 WIB
PEKANBARU, LIPO - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau dengan hukuman 14 bulan penjara, Kamis (4/4/2019) petang.

Mereka terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalah Ahmad Yani, Pekanbaru.

Ketiga terdakwa adalah Ikhwan Sunardi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Provinsi Riau, Haryanto selaku Sekretaris Pokja dan Yusrizal selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.
 
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusrizal, Ikhwan Sunardi dan Haryanto dengan penjara selama 1 tahun 2 bulan, dipotong masa tahanan sementara yang sudah dijalankan. Terdakwa tetap ditahan," ujar majelis hakim yang diketuai Saut Martua Pasaribu.

Selain penjara, ketiga terdakwa juga dibebankan membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Ketiga terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara karena telah dikembalikan ke kejaksaan.

Atas hukuman itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menentukan sikap, apakah menerima hukuman atau banding. "Terdakwa sudah mendengar putusan. Apakah menerima, pikir-pikir atau banding," kata Saut.

Tanpa pikir panjang ketiga terdakwa kompak menyatakan menerima hukuman tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir yang mulia," kata JPU Astin dan Lusi.

Sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman 1 tahun 8 bulan. Para terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Perbuatan ketiga terdakwa terjadi pada medio Juni hingga Desember 2016 lalu. Saat itu, terdakwa Yusrizal menemui Ikhwan Sunardi untuk menyampaikan pesan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno agar memenangkan Yuliana Bagaskoro sebagai pemenang proyek.

Selanjutnya, Yusrizal membuat dokumen lelang dan menetapkan persyaratan untuk proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas. Di dokumen itu juga disebutkan beberapa persyaratan, di antaranya pengalaman kerja personel inti antara empat hingga enam tahun.

Tindakan itu dilakukan agar perusahaan lain sulit mengikuti lelang. Dengan begitu, proyek RTH dengan mudah didapat oleh PT Bumi Riau Lestari (BRL) yang dipinjam Yuliana untuk ikut proses lelang.

Setelah itu, Yusrizal menyerahkan semua persyaratan dan dokumen kepada Ikhwan Sunardi agar diumumkan lelang pada LPSE Riau dengan pagu anggaran Rp9,6 miliar.

Yuliana yang mengetahui hal itu lalu meminta Kusno selaku Direktur PT BRL untuk mengupload dokumen lelang sementara dia menyiapkan persyaratan lelang. Sementara terdakwa Yusrizal lapor ke Dwi Agus bahwa proses lelang sudah masuk tahap evaluasi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pokja, ternyata PT BRL tidak memenuhi persyaratan tapi tetap menang karena telah berjanji akan memberikan fee.

Dari kesepakatan Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dan PPK, akhirnya PT BRL menang lelang. Yuliana menemui terdakwa Ikhwan Sunardi menanyakan kapan PT BRL dipanggil untuk pembuktian kualifikasi dan akhirnya diundang di ruang Pokja lantai 6 gedung Kantor Gubernur Riau.

Saat pembuktian dihadiri Ovi Oktari dan Yuliana dengan membawa surat kuasa dari Kusno, padahal Kusno selaku Direktur PT BRL tidak pernah memberikan surat kuasa.

Setelah menang Yuliana, menyerahkan komitmen fee 1 persen sebesar Rp80 juta ke Dwi Agus Sumarno. Tak lama setelah itu, ia ia membuat surat kuasa pengerjaan proyek ke Kusno, padahal ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam pelaksanaannya dilakukan adendum dua kali dan Yuliana tidak mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp936 juta.(lipo*3/ckp)



Berita Lainnya :
 
  • Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, DMPSP Bengkalis segera Bangun Mal Pelayanan Publik
  • Panglima TNI dan Kapolri Batal Safari Ramadan ke Riau
  • Pansel Pimpinan KPK Disebut Kompromi Kepentingan Elite
  • Gubri Sampaikan Program Prioritas kepada Masyarakat Riau di Jakarta
  • 137 Peserta Ikuti LKJ Manggala Agni, Ketua PWI Riau: Alhamdulillah, Ini Melampaui Target
  • Rapat Rekapitulasi Pleno KPU Bengkalis, 280 Personel Polisi Lakukan Pegamanan
  • Ditjen Imigrasi Jelaskan Keberadaan Prabowo di Luar Negeri
  • Ronaldo Menjadi Pemain Terbaik Serie A
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index