Minggu, 22 09 2019
Follow:
 
Jika Tidak Kooperatif, Sjamsul Nursalim dan Istrinya Berpotensi Jadi Buronan KPK

alfi | Hukrim
Rabu, 12/06/2019 | 11:17:22 WIB
JAKARTA, LIPO - Pemegang saham pengendali ‎Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih, berpotensi masuk daftar pencarian orang (DPO) alias menjadi buronan jika tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ketika seseorang dipanggil (untuk) datang, tapi dia tidak bias, dikategorikan misalnya sebagai DPO, atau red notice, atau yang lain-lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Diketahui, Sjamsul Nursalim dan Itjih saat ini sudah permanent resident (menetap) di Singapura. KPK telah berulang kali memberikan surat panggilan pemeriksaan saat proses penyelidikan, namun keduanya mangkir alias tidak pernah hadir.

KPK berencana memanggil kembali Sjamsul Nursalim dan Itjih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor BDNI. Tetapi, belum diketahui kapan keduanya akan dipanggil lagi.

"Proses penyidikan perlu kita lakukan. Nanti dibutuhkan pemanggilan tersangka, maka akan dipanggil. Jadi kita belum bisa bicara soal seseorang menjadi buronan sebelum dipanggil," terang Febri.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim beserta istrinya Itjih. Keduanya dijerat terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul Nursalim dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp4,58 triliun.

Atas perbuatannya, Sjamsul Nursalim dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(lipo*3/okz)



Berita Lainnya :
 
  • Turun ke Lokasi, Dandim 0314/Inhil Harap Prajurit TNI Ikhlas Jalankan Tugas Padamkan Karhutla
  • Marlius Kembalikan Berkas Ke PDIP Sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Inhu
  • Kabut Asap Tak Kunjung Hilang, Alat Pemurni Udara Habis Diborong Warga Pekanbaru
  • KLHK Segel 52 Perusahaan Penyebab Karhutla
  • Sekda Inhu Lepas Pawai Taaruf MTQ ke-49, Ini Harapannya
  • KPK Perpanjang Masa Tahanan Gubernur Nonaktif Nurdin Basirun
  • Gubri Syamsuar: Bupati dan Walikota Inventaris Lahan yang Terbakar
  • Ribuan Warga Padati Masjid Agung Meranti Dengarkan Ceramah UAS
  • Tadi Pagi, 3 Pesawat Berputar Putar di Udara Dikarenakan Jarak Pandang Belum Aman
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index