Rabu, 22 Januari 2020
Follow:
 
KPK Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap Komisioner KPU

elpi | Hukrim
Jumat, 10/01/2020 | 08:21:20 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal terus menelisik siapa saja yang terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar menyebut akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya yang direncanakan diperiksa sebagai saksi adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Untuk soal manggil pihak-pihak terkait yang disebut, misalnya seperti Pak Hasto, ini kembali ke penyidikan. Tetapi mungkin tidak saja hanya kepada Hasto tetapi mungkin kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan perkara ini pasti juga ada panggilan-panggilan," ujar Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/1/2020) dilansir dari suara.com.

Selain itu, Lili juga memastikan mendalami sumber uang suap yang diberikan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Sumber dana ini sedang didalami oleh teman-teman di penyidikan. Kemudian ada beberapa misalnya pihak swasta itu kan menjadi sumber aliran juga kan, yang membawa dan mengantarkan," ungkap Lili.

Diketahui, Wahyu ditetapkan tersangka bersama eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina (ATF). Agustiani merupakan orang kepercayaan Wahyu.

Selain Wahyu dan Agustiani, anggota DPR RI dari PDIP, Harun Masiku dan Saeful, staf di PDIP sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya berperan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(lipo*3)



Berita Lainnya :
 
  • Terus Bertambah, Tersangka Kathutla Menjadi 12 Orang
  • Kadisdik Riau Tegaskan Tidak Ada Guru Honorer Komite Diberhentikan
  • PT Duta Swakarya Indah Mangkir dari Undangan Hearing DPRD Siak
  • Bandara Indonesia Antisipasi Penyebaran Wabah dari China
  • Demokrat Ngotot Pansus Jiwasraya, Puan Tunggu Hasil Panja
  • Ini Khasiat Minum Teh Merah yang Tak Kalah Sehat dengan Teh Hijau
  • Kementrian PUPR Sarankan Riau Pakai Pola AP Gesa Pembangunan Daerah
  • Pemkab Siak Pimpin Rapat Pra Rakernas JKPI
  • Diduga Memiliki 11 Bungkus Sabu, Warga Desa Titian Resak Inhu Ditangkap Polisi
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index