Selasa, 15 Oktober 2019
Follow:
 
Banjirnya Pekerja Asing
HIPMI:"Ini adalah negara RI, bukan salah satu provinsi dari Cina

beye | Ekonomi
Rabu, 27/07/2016 | 13:00:20 WIB
JAKARTA (Lipo)-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyatakan fenomena membanjirnya pekerja asing khususnya dari Cina akan membawa dampak buruk seperti pelanggaran undang-undang dan kecemburuan sosial.

"Ini adalah negara Republik Indonesia, bukan salah satu provinsi dari Cina. Penggunaan bahasa Indonesia adalah bagian dari idealisme kita sebagai sebuah negara, bukan sebatas aturan formal peraturan Menaker," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).

Menurut Bahlil, kehadiran pekerja kasar asing akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meledak menjadi konflik sosial serta akan merusak budaya bangsa.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menginginkan pemerintah dapat mencegah masuknya pekerja asing ilegal yang disinyalir banyak yang masuk dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

"Masuknya pekerja asing ilegal ke Indonesia dapat dicegah dengan penguatan sistem dan penegakan hukum," kata Rofi Munawar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pekerja asing di Indonesia harus terdata dan memiliki izin mengingat wilayah Indonesia yang luas dan terbukanya investasi asing di berbagai bidang.

Dia mengakui keberadaan pekerja asing memang tidak bisa terhindarkan seiring dengan masuknya investasi asing di Indonesia, namun keberadaan mereka tentu harus terdata.

"Jika hanya pekerja kasar dan tak terdidik, pada akhirnya tentu akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi," katanya. Rofi juga menyesalkan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang permisif terhadap pekerja asing, seperti aturan tidak harus menguasai bahasa Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menegaskan para tenaga kerja asing yang ilegal atau melanggar aturan ketenagakerjaan akan langsung dipulangkan atau dideportasi keluar dari wilayah Indonesia.

"Kalau masyarakat melihat (pekerja ilegal) segera laporkan dan langsung kami pulangkan. Sebaliknya kalau pemerintah yang menemukan, tanpa disuruh, pasti sudah dideportasi keluar dari Indonesia," kata Menaker sebelum menggelar Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/7).

Masyarakat diimbau untuk melaporkan keberadaan tenaga kerja asing ilegal tersebut ke dinas ketenagakerjaan setempat maupun dinas ketenagakerjaan provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa langsung mengawasi dan menindak tegas. (Lipo*2/Rol)

Sumber : Antara



Berita Lainnya :
 
  • Wagubri Buka Lokakarya Pengelolaan Pesisir Terpadu
  • Pemprov Riau Jalin Kerja Sama dengan Pohang Techno Park Korea Selatan
  • Buka International Dragon Boat Festival 2019, Gubri Berharap Jadi Agenda Tahunan Riau
  • Diminta Kepala Bekraf, Gubri Presentasikan Ekonomi Kreatif di Jakarta
  • Antusias Masyarakat Tinggi, Ferryandi Harap Pemkab Inhil Bangun Gor Badminton yang Refresentatif
  • Tutup Inhil Badminton Open Turnament 2019, Wabup SU Harap Muncul Atlet Muda Berbakat
  • Gubri Pimpin FGD Rencana Penanganan Abrasi Bengkalis & Meranti
  • Daftar ke Nasdem Sebagai Balon Cabup Inhu, Notaris Siti Aisyah Siap Maju Pilkada 2020
  • Gubri Syamsuar Nonton Bareng Film Iqra' Bersama 250 Anak Yatim dari Siak dan Pekanbaru
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index