PEKANBARU, LIPO - Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya jika tidak bisa menyelesaikan persoalan hutan yang ada di Indonesia.
Desakan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas isu deforestasi (penggundulan hutan) dan berujung terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera.
Anggota DPRD Riau, Edi Basri, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pencapaian putera Riau itu sebagai menteri merupakan prestasi di tingkat nasional.
"Di sisi lain, kritik yang diberikan menurut saya tidaklah sampai di tingkat disuruh mundur," ujarnya, Senin 8 Desember 2025.
Edi Basri beralasan bahwa Raja Juli Antoni baru satu tahun menjalankan tugas.
"Saya rasa dia juga belum banyak menyentuh hal-hal yang dilakukan seperti pendahulunya dalam kebijakan kehutanan itu sendiri," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persentase deforestasi tertinggi terjadi pada periode sebelumnya.
"Kalau kita lihat persentasenya, deforestasi itu kebanyakan di zaman Zulkifli Hasan. Tapi kita belum melihat angka dari Raja (Juli Antoni) ini," jelas Edi Basri.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintahan boleh saja dilakukan. Tapi, desakan mundur terlalu prematur.
"Menurut saya tidak sampai kepada desak mundur itu. Diberikan kesempatan untuk upaya penyelesaian persoalan hutan yang sedang terjadi," pungkas politisi Gerindra ini.*****
GoogleNews
