PEKANBARU, LIPO – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE), dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektar di Provinsi Riau.
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari langkah tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius di dalam areal kerja perusahaan.
Temuan tersebut meliputi bukaan akibat kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektar.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya Gajah Sumatera.
"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," tegas Barita saat melakukan penertiban kawasan hutan di areal PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. RAPP juga tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
Barita menegaskan, Satgas PKH tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Bahkan, penelusuran akan menyasar lapisan-lapisan perusahaan yang berada di bawah maupun memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan tersebut.
"Memang yang sedang kita telusuri adalah pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan subjek hukum di kawasan ini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal," ungkapnya.
Ia menyebutkan, penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum.
Terkait nasib ribuan karyawan dan dampak ekonomi terhadap daerah, Barita mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari tindak lanjut penertiban.
Menurutnya, penghentian kegiatan operasional harus diikuti dengan penyelesaian kewajiban perusahaan, termasuk tanggung jawab terhadap pekerja dan pemulihan lingkungan.
"Ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban dan penyelesaian. Yang jelas, hari ini diumumkan penghentian kegiatan, dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM, serta audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Satgas PKH, lanjut Barita, akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalamnya.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh keputusan dan rekomendasi satgas dijalankan secara konsisten.
Sementara itu, terkait kemungkinan penghentian kegiatan ekspor produk pulp dan kertas, Barita menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan rantai kegiatan hulu hingga hilir perusahaan dan akan menjadi bagian dari tindak lanjut penertiban.
Ia menegaskan, langkah pencabutan izin PT RAPP menjadi bukti bahwa pemerintah akan menindak setiap bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap regulasi pemanfaatan kawasan hutan.
"Apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam satgas juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum," tutup Barita.
Pemerintah menegaskan, penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mengembalikan fungsi kawasan hutan serta memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*****