PEKANBARU, LIPO – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Riau memperkuat konsolidasi organisasi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik agar tidak berhenti sebatas pemenuhan kuota administratif.
Hal tersebut mengemuka dalam pelantikan 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPPI se-Provinsi Riau periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Ketua DPD KPPI Provinsi Riau, Mila Fitria Kaderismanto, yang memimpin langsung pelantikan tersebut, menegaskan bahwa KPPI harus menjadi wadah perjuangan untuk memperkuat posisi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
"Selamat kepada semua pengurus DPC KPPI se-Provinsi Riau yang baru saja dilantik, semoga melalui wadah ini, KPPI hadir bukan sekadar pelengkap administratif, KPPI hadir untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam setiap jengkal proses pengambilan keputusan di daerah ini", ujar Mila.
Ia meminta seluruh pengurus yang baru dilantik mengikuti Rakerda dengan serius. Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan masukan yang dibawa pada Kongres VII KPPI di Jakarta pada akhir November 2026.
Mila menekankan pentingnya pengawalan terhadap draf revisi Undang-Undang Pemilu, terutama terkait afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Ia berharap ketentuan tersebut benar-benar memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam kontestasi politik.
"Kita harus mengawal draf revisi undang-undang Pemilu agar afirmasi keterwakilan perempuan minimum 30 persen bukan lagi sekadar angka di atas kertas atau penambah kuota di nomor urut bawah."
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis itu juga menyoroti pentingnya keberanian partai politik menempatkan kader perempuan potensial pada nomor urut strategis.
"Kekuatan konsolidasi kita, kita mendesak partai politik untuk menempatkan kader-kader perempuan terbaik di 'Nomor Jadi' (Nomor Urut 1 dan 2) pada kontestasi legislatif mendatang," terangnya.
Selain itu, KPPI Riau berkomitmen mengawal implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Mila berharap KPU dapat bertindak tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan pada setiap daerah pemilihan di Riau.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Boby Rahmat yang mewakili Gubernur Riau sekaligus membuka Rakerda II KPPI Provinsi Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, Kepala Kesbangpol, Ketua Dewan Pakar KPPI Riau Ade Hartati, mantan Bupati Kampar Jefry Noer, serta sejumlah pimpinan organisasi perempuan se-Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, Boby Rahmat menyampaikan dukungan terhadap keberadaan KPPI sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi perempuan di bidang politik dan pembangunan daerah.
"Keberadaan KPPI ini semakin memperkuat keberadaan KPPI Provinsi Riau, peran KPPI kita berikan dukungan kalau sekarang belum dapat dibantu oleh pemda, maka jangan terputus namun perlu terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar dapat disinergikan dan berkolaborasi," ujar Boby.
Ia mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu kendala dalam memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan organisasi. Meski demikian, ia menyarankan agar KPPI dapat menyampaikan usulan program dan kebutuhan anggaran melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Kita berharap dapat memberikan kontribusi pembangunan dan menjalankan roda organisasi, salah satunya melalui pendidikan politik melalui parpol", kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, turut menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPC KPPI yang telah resmi dilantik. Ia menilai KPPI memiliki keunikan tersendiri karena menjadi ruang pertemuan bagi perempuan dari berbagai latar belakang dan partai politik.
"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC KPPI se-Provinsi Riau yang baru saja dilantik," ujarnya.
Menurutnya, perbedaan latar belakang politik tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk membangun kekuatan bersama melalui KPPI.
"Ia sampaikan, organisasi KPPI ini agak unik, karena semua parpol ada disini, dengan berbagai perbedaan disatukan dalam satu wadah yakni KPPI ini luar biasa."
Ia berharap Rakerda II mampu menghasilkan program kerja konkret yang dapat memperkuat organisasi. DPRD Provinsi Riau, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan KPPI ke depan.
Dukungan juga disampaikan Dewan Pembina KPPI Provinsi Riau, Eva Yuliana. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dalam memperkuat gerakan perempuan politik, khususnya dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang dinilainya hingga kini belum terpenuhi secara memadai.
Eva juga mendorong para pengurus yang baru dilantik agar bersama-sama membesarkan KPPI dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas masing-masing.
Pelantikan 12 DPC dan pelaksanaan Rakerda II ini menjadi bagian dari upaya KPPI Riau memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperjuangkan peningkatan peran perempuan di dunia politik.
Melalui forum tersebut, KPPI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya perempuan lintas partai politik, tetapi juga mampu melahirkan program nyata untuk mendorong kesetaraan kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.(***)