Teluk Kuantan, LIPO-Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati, Kecamatan Kuantan Mudik menunggu penyerahan sertifikat lahan KUD dari PT Tri Bakti Sarimas (TBS).
Sebab, sebanyak 1.110 anggota koperasi di Desa Seberang Cengar, Koto Cengar, Lubuk Ramo dan Kelompok Chaniago sedang menunggu serifikat lahan dari PT TBS.
"Jadi, ada sekitar 1.110 KK yang menunggu penyerahan sertifikat lahan KUD," kata penasehat KUD Prima Sehati Herman Susilo, kepada KapurNews.com, Selasa (20/12/2016).
Namun, penyerahan lahan tersebut harus dilakukan pengukuran oleh BPN Kuansing. Sebab tahun 2019, diperkirakan sertifikat lahan akan diserahkan ke masyarakat.
Dari hasil pertemuan pengurus KUD Prima Sehati dengan Bupati Mursini, di ruang kerja Bupati kemarin sore, yang dihadiri Ketua KUD Dalimi dan Sunardi (bendahara), penasehat Afri, Juprisal dan Herman Susilo didampingi Kadis Perkebunan Wariman DW, Bupati berharap, bahwa lahan tersebut harus diukur oleh BPN Kuansing terlebih dahulu.
Bupati juga mendukung upaya pengurus KUD untuk penyerahan sertifikat lahan KUD ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan nama anggota dengan pemilik lahan harus disingkronkan, sebagaimana yang sudah ditetapkan tahun 2005 lalu.(lipo*3/kpr)
Sebab, sebanyak 1.110 anggota koperasi di Desa Seberang Cengar, Koto Cengar, Lubuk Ramo dan Kelompok Chaniago sedang menunggu serifikat lahan dari PT TBS.
"Jadi, ada sekitar 1.110 KK yang menunggu penyerahan sertifikat lahan KUD," kata penasehat KUD Prima Sehati Herman Susilo, kepada KapurNews.com, Selasa (20/12/2016).
Namun, penyerahan lahan tersebut harus dilakukan pengukuran oleh BPN Kuansing. Sebab tahun 2019, diperkirakan sertifikat lahan akan diserahkan ke masyarakat.
Dari hasil pertemuan pengurus KUD Prima Sehati dengan Bupati Mursini, di ruang kerja Bupati kemarin sore, yang dihadiri Ketua KUD Dalimi dan Sunardi (bendahara), penasehat Afri, Juprisal dan Herman Susilo didampingi Kadis Perkebunan Wariman DW, Bupati berharap, bahwa lahan tersebut harus diukur oleh BPN Kuansing terlebih dahulu.
Bupati juga mendukung upaya pengurus KUD untuk penyerahan sertifikat lahan KUD ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan nama anggota dengan pemilik lahan harus disingkronkan, sebagaimana yang sudah ditetapkan tahun 2005 lalu.(lipo*3/kpr)