Tembilahan, LIPO - Puluhan Honorer Kategori Dua (K2) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (16/1/2016).
Kedatangan mereka yang terdiri dari Honorer K2 Guru, Tenaga Teknis, Penyuluh dan lain-lain ini, untuk mempertanyakan tentang kejelasan status mereka ke depan, yang hingga kini belum juga diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Saat itu, langsung dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPRD Komisi IV, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Syahruddin di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil.
Tampak hadir, Ketua Komisi IV DPRD, Adriyanto didampingi Wakil Ketua Adi Chandra, Sekretaris Herwanissitas beserta Anggota Wisnaria dan Surya Lesmana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Fauzar dan jajaran, serta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Saifuddin dan jajaran.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Honorer K2 Inhil, Subari menyatakan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan mengenai nasib mereka sebagai tenaga honorer di Kabupaten Inhil.
"Permohonan kami, kami ingin status kami disamakan dengan teman-teman terdahulu yang sudah lulus tes, meminta kepada pihak terkait agar tidak ada data Honorer K2 yang bertambah dan digaji sesuai UMK atau UMP," tutur Subari.
Selanjutnya, Subari yang mewakili 761 Honorer K2 Kabupaten Inhil juga menyampaikan harapan mereka agar dianggarkan untuk menjadi tenaga Pemda atau Pemprov.
"Kami berharap ini menjadi perhatian Pemerintah, karena kami yang mengabdi ini sudah ada yang sampai 18 tahun dan banyak yang tertinggal," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Fauzar menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan pendataan terkait keberadaan Honorer di Kabupaten Inhil dan terkumpul sekitar seribu lebih K2.
Dari jumlah ini, yang lulus seleksi atau tes CPNS berjumlah sekitar tiga ratusan orang.
"Yang selebihnya, kita sudah 2 kali menyurati Kemenpan RI untuk meminta pengangkatan Honorer K2 ini menjadi CPNS, namun sampai sekarang belum ada jawaban," terangnya.
Terkait dengan gaji Honorer K2, lanjut Fauzar, pihaknya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama pihak terkait, karena penganggaran bukan menjadi kewenangan BKD.
Senada dengan itu, Kepala Disdik Saifuddin mengatakan, dari jumlah 761 Honorer K2 tersebut, 525 orang diantaranya atau sekitar 80 persen adalah tenaga pendidik, yang memang keberadaannya sangat dibutuhkan di lapangan, karena Kabupaten Inhil masih sangat kekurangan guru terutama di daerah terpencil.
"Gaji yang mereka (Honorer K2, red) terima besarannya memang belum sesuai UMK/UMP, jadi kami berharap DPRD bisa menaikan ini menjadi sebesar Rp 2 juta," katanya.
Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Wakil Ketua DPRD Syahruddin menyatakan sangat mendukung Pemda untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) guna mengatasi persoalan yang dialami Honorer K2 ini.
"Ya paling tidak, gajinya layak dan sesuai dengan UMK. Kalau memang Perda dibutuhkan, maka DPRD siap membantu," imbuhnya. (lipo*7)