Tembilahan, LIPO-Setelah melalui pembahasan bersama, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.
Kesepakatan dan persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Inhil, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) mengenai RAPBD tahun anggaran 2017, Rabu (1/3/2017).
Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua DPRD Feriyandi, serta dihadiri Wakil Bupati H Rosman Malomo, Unsur Forkopimda, 33 Anggota DPRD, Sekda dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Juru Bicara Banggar DPRD Inhil, M Sabit dalam laporannya memaparkan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada RAPBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.164.898.820.410,86 dan apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2016 lalu sebesar Rp.135.349.726.228,36, maka ada peningkatan terhadap Proyeksi Target PAD tahun ini sebesar Rp.29.549.094.182,50 atau naik 21,83 persen.
Sedangkan Dana Perimbangan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.440.960.690.937,00, yang apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.463.191.465.203,00, maka ada terjadi penurunan sebesar Rp.(22.230.774.276,00) atau turun minus 1,54 persen.
Untuk proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.225.618.049.534,68 dan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.436.664.036.514,66, maka ada terjadi penurunan sebesar Rp.181.045.986.979,98 atau turun minus 70,82 persen.
"Tingginya penurunan ini, khususnya pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah lebih disebabkan belum masuknya dana Bantuan Keuangan dari Provisi Riau, karena masih menunggu keputusan Regulasi Peraturan dari Gebenur Riau," terangnya.
Dari tiga aspek pendapatan di atas, dapat disampaikan bahwa proyeksi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.861.477.560.882,54 dan jika dibangdingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.035.205.227.946, maka ada terjadi penurunan sebesar Rp.(173.727.667.063,48) atau turun minus 9,33 persen.
Selanjutnya, Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dimana, jumlah Belanja Tidak Langsung pada RAPBD tahun anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.1.111.068.852.623,62 dan jumlah Belanja Langsungnya diproyeksikan sebesar Rp.999.425.171.108,00.
Dari dua komponen belanja tersebut, maka Belanja Daerah pada RAPBD tahun anggaran 2017 ini diproyeksikan sebesar Rp.2.110.494.023.731,62, yang apabila dibandingkan Belanja Daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.387.628.112.674,84, maka ada penurunan sebesar Rp.(277.134.088.943,22) atau turun minus 13,13 persen.
Dengan jumlah ini, maka Belanja Daerah mengalami defisit sebesar Rp.(249.016.462.849,08) dan defisit ini akan ditutupi dengan Penerimaan Pembiyaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).
Terkait SiLPA, diproyeksikan sebesar Rp.264.716.462.849,08, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, PD BPR dan PDAM Tirta Indragiri sebesar Rp.15.700.000.000,00, sehingga Pembiyaan NETO tahun anggaran 2017 ini adalah sebesar Rp.249.016.462.849,08, yang kemudian dipergunakan untuk menutupi defisit pada tahun anggaran anggaran 2017 ini.
Sementara itu, Wabup Rosman dalam sambutannya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Banggar sudah benar dan diucapkan terima kasih kepada Anggota Banggar yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
"Kami sangat mengapresiasi kepada anggota DPRD yang sudah melaksanakan fungsinya, yaitu Fungsi pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Maka dari itu, kami dari eksekutif harus diawasi dalam melaksanakan kebijakan," imbuhnya. (Advetorial)