Pekanbaru LIPO, - Usai mengikuti acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau, Selasa siang (21/3/2017) Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Mursini M.Si mengunjungi Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru. Kunjungan tersebut bertujuan guna mengusulkan pembangunan untuk Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kegiatan yang bersumber dari dana APBN.
Kunjungan Bupati H.Mursini ke Balai Wilayah Sungai III didampingi Asisten II DR. Indra Suandi, Kadis PUPR Kuansing Azwan SSos ST beserta staf, Kabag Pembangunan Andri Yama Putra S.Hut, Kabag Perekonomian Ade Fahrer Arif ST, Kabag Humas dan Protokoler Drs. Muradi M.Si serta Kasubbag Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Dasmuri Putra .SP.
Kedatangan Bupati Kuantan Singingi beserta rombongan disambut langsung Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Asnelita beserta para staf.
Bupati H Mursini dihadapan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru itu menyampaikan beberapa usulan utama yakni usulan permohonan bantuan yang disampaikan.
Diantaranya pembangunan turap pengaman tebing Sungai Kuantan dan Sungai muara Lembu, pembangunan turap Sungai Kuantan di Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, dan masih ada lagi 19 item kegiatan pembangunan turap yang diusulkan tersebut.
Usulan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi. Misalnya Usulan rehabilitasi bendungan di Lubuk Ambacang, pemeliharaan irigasi di Simandolak sampai Pangean.
Bupati H.Mursini juga mengusulkan pemeliharaan krib, turap dan bronjong pengaman tebing sungai, yang keseluruhan usulannya berjumlah sebanyak 14 item kegiatan, seperti pemeliharaan bronjong pengaman tebing Sungai Kuantan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dan pembangunan turap Sungai Kuantan dibawah jembatan penyeberangan di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Asnelita menyambut baik usulan program kegiatan yang disampaikan Bupati Kuansing tersebut. Asnelita mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan usulan tersebut di tingkat kementrian berdasarkan skala prioritas kegiatan yang ada.Intinya setiap usulan kegiatan yang disampaikan akan kita perjuangkan dan yang lebih penting adalah DED harus ada terlebih dahulu, setelah itu baru diusulkan penganggaran kegiatanya, papar Asnelita.(Lipo*14).