Tembilahan, LIPO - Untuk menjaring aspirasi masyarakat, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meninjau lahan yang disengketakan oleh dua keluarga di Dusun Semaram, Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Jumat (26/5/2017).
Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said didampingi Mu'amar AR, M Kausar dan Malian Gazali.
Turut hadir saat itu, Camat Kemuning, aparat Kepolisian, Kepala Desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menjelaskan, kedatangan dirinya dan rombongan terkait dengan laporan warga setempat, yang bertujuan untuk mencari masukan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi disini.
"Jika masyarakat dalam kondisi benar namun dirugikan, tentu harus dibela," tegas Yusuf Said.
Apalagi, ia memang tidak memungkiri bahwa masih banyak permasalahan sengketa lahan di berbagai tempat di Negeri Seribu Parit.
Untuk itu, Komisi I DPRD Inhil berkomitmen untuk merespon aspirasi dan laporan masyarakat yang dirugikan oleh berbagai pihak, karena hal ini sudah menjadi tugas wakil rakyat.
"Kita cari pembenaran, tapi kita tidak ingin juga masyarakat dirugikan. Kalau perlu ada mediasi, kita akan membantu menjadi fasilitator, memfasilitasi supaya ada dialog, sehingga kemudian nanti ada titik temunya," terang Yusuf Said.
Dikatakan Yusuf Said lagi, persoalan sengketa lahan tersebut perlu segera diselesaikan dan perlu diambil langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk melindungi masyarakat.
"Kami harus membela rakyat. Semoga sebelum ada proses hukum, ada penyelesaian melalui proses mediasi," tambahnya.
Selanjutnya, Yusuf Said berharap agar masyarakat tetap tenang, apalagi saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadhan.
"Kami berada dibelakang bapak/ibu semua, kalau bapak diusir dari sini berarti bicara dulu sama kami, jangalah dibuat takut," ujar Yusuf Said.
Sementara itu, Hadi salah seorang masyarakat meminta agar DPRD Kabupaten Inhil melindungi masyarakarnya yang saat ini dalam kesulitan.
"Kami mohon dan minta tolong kebijaksanaan DPRD Inhil melindungi kami sebagai rakyat yang di bawah, ini untuk membangun kampung kita dan satu-satunya lahan kami menghidupkan anak dan cucu kami," imbuhnya. (Adv/DPRD/lipo*7)