Tembilahan, LIPO - Berdasarkan laporan, diketahui progres fisik pekerjaaan dihampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), khususnya berkenaan dengan Belanja Modal sampai dengan triwulan III Bulan Oktober ini masih jauh dari harapan yang akan dicapai.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhil, Padli dalam Rapat Paripurna ke-6, dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang Rencana Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2017 dan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (30/10/2017).
Dikatakan Padli, banyaknya pekerjaan yang gagal lelang hanya persolaan administrasi dan keterlambatan dalam pelelangan, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya sangat mengecewakan sekali.
Berbagai paket pekerjaan yang sangat dibutuhkan dan dinanti oleh masyarakat justru gagal total dalam pelaksanaanya, seperti contoh pada Dinas Perhubungan, untuk semua pekerjaan pembangunan dermaga / pelabuhan gagal total dalam pelaksanaannya.
Kemudian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, semua yang namanya pembangunan pasar gagal total dalam pelaksanaanya. Padahal, terhadap penggunaaan DAK di tahun 2017 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 50 TAHUN 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa, sebagaimana diatur pasal 84, dimana dalam hal kepala daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran, maka DAK Fisik tidak disalurkan.
Hal ini tentunya sangat merugikan daerah, kegagalan ini juga dialami ditahun sebelumnya. "Pertanyaaan dari Fraksi PKB, apa yang menyebabkan kegagalan ini selalu terjadi, Mohon Penjelasan ?," tanya Padli.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bupati HM Wardan dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna ke-7 menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah akan berupaya untuk sesegera mungkin melengkapi dokumen pelelangan, dengan cara mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.
"Pihak Pemerintah Daerah akan mencari formula baru untuk menggesa gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sebelumnya mengalami keterlambatan dengan realisasi yang relatif rendah," terangnya. (Adv/DPRD/lipo*7)