TEMBILAHAN, LIPO - Untuk keempat kalinya, Indragiri Hilir (Inhil) berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional.
Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-70 tahun 2018 ini, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly kepada Bupati Inhil, M Wardan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Turut mendampingi saat itu, Kabag Hukum Setda Inhil, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol Setda Inhil, serta beberapa Pejabat Eselon sselon di lingkungan Pemkab Inhil.
"Penghargaan ini berdasarkan penilaian konsistensi kebijakan pembangunan di negeri yang terkenal dengan nama Kabupaten hamparan kelapa dunia ini, khususnya dalam menciptakan iklim masyarakat yang peduli Hak Asasi Manusia," ujar Kabag Hukum Setda Inhil.
Ada 7 indikator yang menjadi penilaian sebagai Kabupaten Peduli HAM, diantaranya seperti Kabupaten peduli kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 lalu, Kabupaten Inhil juga mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, untuk penilaian tahun 2017, Kabupaten Inhil mendapat urutan teratas dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dengan nomor urut 32 Berdasarkan SK Menterian Hukum dan HAM RI Nomor M.MH-01.HA.02.02.Tahun 2018.(lipo*7)
Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-70 tahun 2018 ini, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly kepada Bupati Inhil, M Wardan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Turut mendampingi saat itu, Kabag Hukum Setda Inhil, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol Setda Inhil, serta beberapa Pejabat Eselon sselon di lingkungan Pemkab Inhil.
"Penghargaan ini berdasarkan penilaian konsistensi kebijakan pembangunan di negeri yang terkenal dengan nama Kabupaten hamparan kelapa dunia ini, khususnya dalam menciptakan iklim masyarakat yang peduli Hak Asasi Manusia," ujar Kabag Hukum Setda Inhil.
Ada 7 indikator yang menjadi penilaian sebagai Kabupaten Peduli HAM, diantaranya seperti Kabupaten peduli kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 lalu, Kabupaten Inhil juga mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, untuk penilaian tahun 2017, Kabupaten Inhil mendapat urutan teratas dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dengan nomor urut 32 Berdasarkan SK Menterian Hukum dan HAM RI Nomor M.MH-01.HA.02.02.Tahun 2018.(lipo*7)