Jakarta, LIPO - Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid cecar Badan Pengatur Hilir (BPH) dan Pertamina terkait penyaluran BBM Satu Harga dan Penyaluran Gas yang rentan penyimpangan saat Focus Group Discussion (FGD) Komisi VII dan BPH Migas, di Hotel Sultan, Rabu Malam (5/1/20).
Hal tersebut terjadi bermula saat Kepala BPH Migas M Fansrullah Asa menyampaikan komitmen penyaluran BBM satu harga. Abdul wahid kemudian menyampaikan bahwa BBM satu harga itu hanya wacana dan tidak sesuai yang terjadi di masyarakat.
" Saya menduga BBM satu harga ini hanya wacana saja, kenyataannya masih banyak masyarakat sulit mendapatkan BBM, kalaupun dapat harga sudah sangat tinggi," sebut Abdul Wahid.
"Saya dari Riau, sebagian wilayah pesisir dan pulau. diwilayah-wilayah itu tidak ada berlaku bbm satu harga itu, saya bisa tunjukan daerah-daerah itu kepada Bapak, isinya mafia semua yang menyengsarakan masyarakat" Lanjut Politisi PKB asal Riau.
Selain soal BBM, Abdul Wahid juga menyampaikan penyimpangan penyaluran Gas 3 Kilo.
"Selain BBM, Gas juga abai dari pengawasan, kita tau pengawasan ada di dirjen Migas Kementrian ESDM dan Pertamina sebagai penyaluran, banyak itu penyimpangan dilapangan, dimana pemerintah dalam mengawasi ini?" tanya Abdul Wahid.
Dikatakan Wahid lagi, "kalau tidak mampu libatkan pemerintah daerah melalui BUMDes-BUMDes sebagai penyalur langsung kepada masyarakat, pastu terkontrol dan terjamin" tandasnya. (lipo*1)