PEKANBARU, LIPO - Deretan papan bunga bertuliskan "USUT DEFISIT ANGGARAN!" berdiri megah di depan Gedung DPRD Riau, Kamis 3 Juli 2025.
Aksi ini digelar gabungan organisasi mahasiswa Cipayung Plus sebagai bentuk protes atas temuan defisit anggaran daerah sebesar Rp1,7 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Koalisi mahasiswa ini mendesak DPRD Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Teguh, Ketua GMNI Riau, menegaskan, defisit ini bukan sekadar angka, melainkan kerugian besar bagi masyarakat.
"Setiap rupiah di kas daerah adalah hasil keringat rakyat. Kami berhak tahu, kemana uang Rp1,7 triliun itu mengalir?" tegas Teguh.
Senada, Alvin, Ketua IMM Riau, menilai defisit ini berpotensi menjadi skandal korupsi jika tidak segera ditindaklanjuti.
"DPRD jangan diam. Bentuk Pansus, buka semua data, dan usut siapa yang bertanggung jawab," tegasnya.
Menurut Cipayung Plus, dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, defisit yang terjadi justru memunculkan tanda tanya besar.
Mereka menekankan, pembentukan Pansus penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
"Jangan biarkan koruptor bersembunyi di balik kekuasaan. DPRD harus berpihak pada rakyat!" seru Teguh.*****