PEKANBARU, LIPO - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau menilai bahwa pembentukan panitia khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2024 belum mendesak untuk dilakukan.
PKS mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutup defisit anggaran yang terjadi saat ini.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Abdullah, Senin 14 Juli 2025. Menurutnya, fokus saat ini seharusnya pada optimalisasi pendapatan daerah untuk APBD 2025.
“Kita belum perlu bentuk pansus, lebih baik fokus bagaimana menggali PAD. Banyak potensi yang belum dimaksimalkan, sementara kondisi keuangan kita sedang defisit,” ujarnya.
Abdullah menyebutkan setidaknya tiga potensi besar PAD yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama adalah pajak air permukaan yang dinilai belum digarap secara optimal.
Selain itu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan retribusi daerah juga menjadi sektor yang bisa digenjot.
Ia juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, di mana Riau sebagai daerah penghasil hanya mendapatkan sekitar 2 persen dari total yang seharusnya diterima.
“Kita hanya mendapatkan sekitar Rp300 miliar dari DBH migas, padahal potensinya bisa sampai Rp3 triliun. Sayangnya, data dari pusat tidak terbuka, dan kita kesulitan mengakses informasi tersebut,”kata anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan.
Selain PAD dan DBH, PKS juga meminta perhatian terhadap pengelolaan aset dan kekayaan daerah, termasuk BUMD. Abdullah mencontohkan, pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) yang menelan anggaran Rp12 miliar, namun pendapatan tahunannya bahkan tidak sampai Rp2 miliar.
Kemudian Ia juga menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum maksimal meskipun sudah menerima penyertaan modal yang besar.
“BUMD kita dikasih modal Rp50 miliar, tapi kontribusinya ke APBD hanya sekitar Rp79 miliar. Kita butuh direksi yang profesional, makanya fit and proper test harus dilakukan profesional," tegasnya.
Dalam dari itu PKS juga meminta agar pengelolaan aset tanah pemerintah dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar berkontribusi bagi APBD Riau.
Dan Abdullah juga berharap Gubernur bisa lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan penting terkait keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan BUMD dan optimalisasi PAD.
“RUPS cukup, tapi OPD juga harus diisi oleh orang yang memahami bidangnya. Kita bicara untuk Riau, mari kita kelola bersama demi kebaikan daerah,” pungkasnya.*****