PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta Pemerintah Provinsi Riau tidak menahan belanja daerah dan segera mengalokasikan dana APBD untuk mendorong perputaran ekonomi. Hal ini menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut banyak daerah lebih memilih menempatkan dana di deposito ke bank ketimbang membelanjakannya untuk masyarakat.
“Uang daerah seharusnya dibelanjakan, bukan ditabung. Kalau hanya disimpan, ekonomi tidak bergerak. Ini yang menjadi salah satu alasan Kemenkeu memotong alokasi Transfer ke Daerah (TKD),” kata Edi, Kamis 23 Oktober 2025.
Edi mencontohkan beberapa daerah yang memiliki dana besar namun realisasi anggarannya masih rendah. Untuk Riau hingga Oktober 2025, realisasi APBD Riau baru mencapai 64 persen, sementara waktu tersisa hanya dua bulan hingga akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai ini jadi paradoks. Satu sisi merasa kekurangan dana, tapi sisi lain kita belum optimal membelanjakan anggaran yang ada,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini juga mengkritisi praktik penempatan dana daerah dalam bentuk deposito di bank, dana publik digunakan untuk proyek pembangunan dan program yang menyentuh masyarakat.
“Kalau dananya dibelanjakan untuk pembangunan, ekonomi masyarakat akan bergerak,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Edi meminta Pemprov Riau belajar dari pengalaman dan tidak lagi menyimpan dana, dan meminta segera membelanjakannya sesuai pos yang telah ditetapkan.
“Semua uang yang sudah dianggarkan harus dibelanjakan. Itu uang rakyat, dan harus kembali ke rakyat melalui pembangunan dan pelayanan. Jangan disimpan,” pungkas anggota DPRD Riau dapil Kampar ini.*****