PEKANBARU, LIPO - Menyikapi kondisi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Provinsi Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah. Pembentukan pansus ini disahkan dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis 27 November 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan dan Ahmad Tarmidzi, itu menetapkan 16 anggota pansus. Abdullah ditunjuk sebagai Ketua Pansus.
Usai paripurna, Abdullah menjelaskan latar belakang pembentukan pansus tersebut.
"Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, DPRD Riau menggagas suatu pansus dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Hari ini pendapatan terus turun. Kita dulu punya APBD Rp11 triliun bahkan lebih, hari ini hanya APBD Riau 2026 Rp 8,3 triliun," ujarnya.
Dia memaparkan, target pansus ini adalah mengembalikan APBD Riau hingga melampaui angka Rp 9 triliun, dengan harapan dapat mendekati kembali angka Rp 11 triliun.
"Target kita bagaimana meningkatkan APBD bisa melampaui lebih dari 9 triliun," jelas Abdullah.
Untuk mencapai target tersebut, Abdullah menyatakan bahwa pansus akan fokus pada menggali segala potensi pendapatan daerah yang dinilai belum optimal.
"Apa yang harus dilakukan? Menggali potensi daerah yang dimiliki, seperti pajak, retribusi. Perlu digaris bawahi, peningkatan APBD ini bukan membebani masyarakat. Tapi kita melihat potensi sudah ada tapi belum digali maksimal, termasuk pajak, retribusi, aset daerah yang bisa dijadikan uang masuk bagi pemerintah Riau," paparnya.
Beberapa sektor potensial yang akan disorot antara lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, serta potensi energi terbarukan di luar migas.
"Dan BUMD, DBH sawit, semua potensi baru dan energi terbarukan selain migas. Ini potensi pendapatan, turunan dari sawit yang bisa menjadi PAD baru bagi daerah, dan tentunya harus menyelaraskan peraturan perundangan yang berlaku," tambah politisi PKS ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, pansus katanya juga berencana melibatkan akademisi untuk mendapatkan masukan yang berbasis kajian.
"Untuk masa kerja pansus ditargetkan selama enam bulan. Dan nantinya kita juga turun ke lapangan untuk mengecek langsung potensi penerimaan dari berbagai sektor, seperti pajak air permukaan dan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM)," tutupnya.*****