PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin menegaskan, bahwa perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau akan terus dikawal agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
Menurutnya, pihaknya telah mengingatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah untuk segera melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan, khususnya lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Kalau kewenangan provinsi, tentu sudah selalu kita ingatkan kepada UPT terkait untuk segera mengeksekusi perbaikan lubang-lubang jalan supaya tidak menjadi persoalan bagi masyarakat,” ujar Makmun Solihin, Jumat 19 Juni 2026.
Ia menjelaskan, untuk ruas jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, tanggung jawab perbaikannya berada pada pemerintah daerah setempat. Sementara untuk jalan provinsi, penanganan saat ini masih dilakukan melalui program pemeliharaan berupa tambal sulam.
“Kalau yang menjadi kewenangan provinsi, saat ini penanganannya melalui UPT dengan sistem tambal sulam. Untuk pekerjaan yang sifatnya lebih besar seperti overlay atau peningkatan jalan secara menyeluruh, belum bisa dilakukan karena saat ini fokusnya masih pada perbaikan sementara,” katanya.
Terkait anggaran, Makmun menyebutkan bahwa dana pemeliharaan jalan di masing-masing UPT telah tersedia dan telah dianggarkan untuk perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kalau di UPT sudah ada anggarannya. Teman-teman di lapangan juga sudah melakukan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan tersebut,” jelasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, Makmun memastikan Komisi IV DPRD Riau akan terus mengawal pelaksanaan perbaikan di lapangan.
“Kalau terkait dengan tanggung jawab provinsi, pasti kita kawal terus. Kita punya enam UPT dan usulan dari masing-masing UPT juga sudah dibahas. Kita akan terus melakukan pengecekan dan pengawasan bersama,” tegasnya.*****