PEKANBARU, LIPO - Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera membuka anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut telah dikunci sejak 2025.
Permintaan tersebut disampaikan Zulfadhli usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Riau, Kamis 9 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah program kerja di OPD, termasuk Dinas Perhubungan, tidak dapat berjalan secara maksimal.
"Sejak tahun lalu mereka tidak bisa bergerak karena anggarannya belum bisa digunakan. Tentu kita berharap kepada BKAD agar persoalan ini segera diselesaikan," ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Riau bukan berada dalam posisi sebagai atasan OPD, melainkan sebagai mitra kerja yang memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, pihaknya berharap BKAD memiliki inisiatif untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami berharap ada inisiatif dari BKAD. Sudah lebih dari satu tahun mereka tidak bisa bekerja terhadap anggarannya. Tahun lalu sudah seperti ini, sampai sekarang juga belum bisa bergerak," katanya.
Politisi Gerindra ini berharap pembahasan terkait kondisi fiskal daerah dapat segera diselesaikan sehingga anggaran OPD bisa dibuka dan kegiatan pemerintahan kembali berjalan normal.
"Harapannya anggaran itu segera dibuka. Nanti mungkin juga akan menjadi pembahasan bersama komisi-komisi lain dengan BKAD," pungkasnya.*****