PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menilai kebijakan penguncian sebagian anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurutnya, penguncian anggaran merupakan kewenangan eksekutif melalui Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menentukan skala prioritas belanja daerah.
"Penguncian anggaran OPD itu pada dasarnya merupakan kebijakan penganggaran agar pelaksanaan APBD tetap stabil dan tertata. Mana yang menjadi prioritas tentu didahulukan. Itu merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui gubernur dan TAPD," kata Tarmizi, Selasa 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut lazim dilakukan mengingat pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak diterima sekaligus, melainkan masuk secara bertahap setiap hari.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan realisasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas.
"PAD masuk setiap hari, sehingga pemerintah harus menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang tersedia. Program yang dianggap prioritas tentu akan didahulukan," ujarnya.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dalam pembahasan bersama panitia khusus (Pansus), realisasi PAD Provinsi Riau hingga saat ini baru mencapai sekitar 42 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, ia optimistis capaian tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.
"Informasi terakhir yang kami terima, realisasi PAD masih sekitar 42 persen. Mudah-mudahan ke depan terus meningkat. Biasanya hingga akhir tahun target pendapatan dapat mencapai lebih dari 80 hingga 90 persen," harpanya.*****