PEKANBARU, LIPO - Mutasi ASN gelombang kedua di lingkungan Sekretariat DPRD Riau telah rampung dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyusul penanganan kasus dugaan SPPD fiktif. Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari DPRD Riau.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, mengaku mutasi tersebut berdampak pada kinerja di lingkungan komisinya. Menurutnya, sejumlah ASN yang baru ditempatkan masih minim pengalaman dan belum memahami tugas yang harus dijalankan.
Amal menilai proses alih pengetahuan (transfer knowledge) antara pegawai lama dan pegawai yang dimutasi tidak berjalan optimal. Akibatnya, sejumlah kegiatan kedewanan mengalami kendala.
"Saat gelombang pertama dan kedua mutasi dilakukan, seharusnya ada proses transfer knowledge dari pegawai lama kepada pegawai baru. Namun, itu tidak berjalan dengan baik sehingga penempatan staf, khususnya di Komisi I, belum berjalan maksimal," ujarnya, Kamis 16 Juli 2026.
Ia mencontohkan, dalam agenda penyerahan hasil Komisi Informasi (KI), staf yang dijadwalkan mendampingi tidak hadir karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
Amal mengatakan persoalan itu telah disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Umum agar dilakukan pembinaan terhadap ASN yang baru ditempatkan. Ia berharap para pegawai dapat lebih proaktif mempelajari tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus terus diarahkan.
"Mereka adalah ASN yang sudah berada di lingkungan pemerintahan. Jadi harus lebih kreatif, belajar, dan memahami tugas serta fungsinya. Jangan sampai penempatan pegawai baru justru mempengaruhi kinerja pelayanan DPRD kepada masyarakat," katanya.
Politisi PKS ini berharap kondisi tersebut segera membaik. Dalam waktu dekat, DPRD Riau juga berencana menggelar pertemuan dengan pihak Sekretariat DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan memastikan pelayanan serta kinerja lembaga dalam berjalan optimal.*****