PEKANBARU, LIPO - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Provinsi Riau, Abdullah, menyerahkan laporan hasil kerja pansus dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Selasa 29 Juli 2026
Dalam laporannya, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel.
Rekomendasi pertama yang disampaikan adalah perlunya reformasi tata kelola kelembagaan pengelolaan pajak daerah. Reformasi tersebut dilakukan melalui penataan ulang kewenangan, pembentukan sistem koordinasi terpadu lintas perangkat daerah, serta penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi dan pengawasan yang bersifat wajib. SOP tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban setiap instansi yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Riau mewajibkan seluruh perangkat daerah yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, meliputi pemahaman regulasi, pengawasan, pengelolaan data, hingga optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Menurut Pansus, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan di Provinsi Riau.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ke depan agar lebih adaptif, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.*****