PEKANBARU, LIPO - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2026 yang ditargetkan mencapai Rp8,3 triliun.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan dari total APBD tersebut, sekitar 20 persen diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan. Menurutnya, kondisi fiskal daerah dalam dua tahun terakhir membuat pembangunan, khususnya infrastruktur, belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Dua tahun kita tidak bisa membangun. Perbaikan jalan hanya sebatas tambal sulam. Bahkan ada yang hanya ditambal menggunakan kerikil,” ujar Edi, Selasa 25 Agustus 2026.
Karena itu, Edi menilai BUMD menjadi salah satu tumpuan yang diharapkan dapat membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah pada 2026.
Salah satu BUMD yang disorot adalah Riau Petroleum. Perusahaan tersebut telah menerima participating interest (PI) dari PHR senilai Rp1,2 triliun. Setelah pembagian kepada pemerintah kabupaten dan kota, Riau Petroleum diperkirakan memperoleh sekitar Rp600 miliar.
Dari nilai tersebut, Edi berharap setidaknya Rp500 miliar dapat masuk ke dalam APBD Riau 2026. Kontribusi tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui mekanisme dividen interim.
“Paling tidak dari Rp600 miliar, Rp500 miliar bisa ditargetkan untuk APBD, meskipun dalam bentuk dividen interim. APBD 2026 sebesar Rp8,3 triliun harus kita selamatkan,” katanya.
Selain Riau Petroleum, Edi juga menyebut kontribusi dari Sarana Pembangunan Riau (SPR). Pada 2026, SPR diproyeksikan menyetorkan PI sekitar Rp20 miliar yang berasal dari pengalihan kontrak Wilayah Kerja (WK) Langgak kepada PT Kingswood Capital Limited (KCL).
Menurutnya, nilai PI tersebut sebenarnya mendekati Rp25 miliar. Namun, ia berharap minimal Rp20 miliar dapat direalisasikan dan disetorkan ke dalam APBD Riau tahun depan.
Di sisi lain, Edi turut meminta Bank Riau Kepri (BRK) Syariah meningkatkan kinerja dan memperluas sumber pendapatannya. Ia menilai BRK Syariah tidak boleh hanya bergantung pada pengelolaan dana APBD.
“BRK Syariah harus mengembangkan usahanya agar lebih besar. Karena itu, kami meminta kepada Plt Gubernur untuk melengkapi struktur organisasi di BRK Syariah,” pungkasnya.*****