PEKANBARU, LIPO - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp3,26 triliun. Pengesahan yang dilakukan Rabu (30/9/2026) ini menjadi penegas arah belanja daerah yang diklaim tetap fokus pada kebutuhan dasar warga.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril, menyebut dalam APBD-P tersebut Pemko tetap memprioritaskan 14 program unggulan Walikota Agung Nugroho. Di antaranya beasiswa pendidikan, subsidi bunga pinjaman UMKM, santunan kematian, layanan kesehatan, penanganan banjir dan sampah, hingga perbaikan jalan dan drainase.
Namun di balik pengesahan itu, DPRD memberikan catatan tegas. Roni mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lambat menerjemahkan anggaran menjadi kerja nyata di lapangan.
"Fungsi pengawasan tetap kami jalankan. Setiap rupiah dalam APBD harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas," ujar Roni.
Salah satu program yang disorot adalah Pekanbaru LESTARI (Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik dan Indah). Saat ini, Pasukan LESTARI disebut telah ditempatkan di 15 kecamatan lengkap dengan kendaraan dan peralatan untuk mempercepat penanganan sampah dan drainase tersumbat.
Menurut Roni, keberadaan pasukan di tingkat kecamatan diharapkan memangkas birokrasi penanganan masalah lingkungan yang selama ini dikeluhkan warga.
Selain soal infrastruktur dan lingkungan, DPRD juga menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang mencapai 7,39 persen pada Triwulan II 2026 secara tahunan (yoy). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, angka itu menempatkan Pekanbaru di posisi pertama nasional, mengungguli Batam (7,28 persen), Surabaya (7,20 persen), Makassar (7,04 persen), dan jauh di atas rata-rata nasional 5,29 persen.
Roni menilai capaian tersebut harus dibuktikan dengan dampak riil, bukan sekadar statistik.
"Prestasi ini patut diapresiasi, tapi jangan berhenti di angka. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan itu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil," tegasnya.
Ia pun meminta Pemko konsisten menjaga keberpihakan anggaran kepada UMKM, pendidikan, dan kesehatan dalam sisa tahun anggaran 2026.*****